Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Visual Berita Lainnya Berita Foto

Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang

Didik Setiawan - 17 menit lalu

Merahputih.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini (kiri) menyampaikan pandangan pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kepada Ketua DPR Puan Maharani (tengah) dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang melalui pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan. Perwakilan pemerintah yang hadir dalam rapat tersebut antara lain Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Menteri PANRB Rini Widyantini, dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.

Sebelumnya, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan yang telah menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru. Ia menyebut RUU tersebut merupakan buah penantian masyarakat selama 18 tahun. Dalam proses pembahasan, Panja juga menyerap aspirasi masyarakat dan masukan para ahli untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum serta menjamin prinsip partisipasi dan keadilan. (Foto: MP/Didik Setiawan).

Baca Artikel Asli