Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zainal Arifin Mochtar mengatakan, syahadat antikorupsi Presiden Joko Widodo perlu diperbaiki.
"Saya mengharapkan syahadat antikorupsinya Jokowi diperbaiki karena saya bayangkan beliau selalu bilang mendukung KPK penuh," kata Zainal saat diskusi bertajuk "Menyelamatkan KPK" di DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/6).
Zainal menjelaskan, mayoritas partai politik yang menjadi pengusul hak angket adalah partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah, yakni PDIP, Golkar, PAN, PPP, Hanura dan Nasdem.
"Pendukung angket KPK ini adalah koalisinya Jokowi. Saya berharap (syahadat antikorupsinya Jokowi diperbaiki) itu saja," tandasnya.
Menurutnya, dengan komposisi pengusul hak angket mayoritas partai pendukung pemerintah, Jokowi memiliki pengaruh kuat melalukan lobi kepada partai-partai tersebut untuk segera menarik diri dari Pansus yang diduga bertujuan untuk melemahkan KPK itu.
"Apakah Jokowi tidak punya keterkaitan dengan parpol? Ada lah pasti. Karena beliau punya koalisi besar dan bisa digunakan untuk menggembosi hak angket," pungkas Zainal.
Diketahui, tujuh fraksi di DPR telah resmi mengirimkan wakilnya ke dalam Panitia Khusus (Pansus) hak angket yang diketuai oleh Politisi Golkar Agun Gunandjar Sudarsa. Ketujuh partai itu yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PAN, Nasdem, PPP dan Hanura. (Pon)
Baca juga berita lain terkait pelemahan KPK dalam artikel: ICW: Hak Angket KPK Karena DPR Gerah