Merahputih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto yang diduga melibatkan sejumlah jenderal polisi, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lainnya.
Hal tersebut disampaikan Puan dalam pidatonya pada pembukaan Rapat Paripurna ke-11 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Puan menegaskan bahwa DPR RI mendukung penuh proses penegakan hukum terkait dugaan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
Ia juga menyatakan dukungan DPR terhadap langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mengusut perkara tersebut secara transparan dan profesional.
Menurut Puan, pengusutan kasus tersebut harus dilakukan secara menyeluruh agar fakta dan pihak-pihak yang terlibat dapat terungkap dengan jelas.
DPR RI berharap proses penanganan perkara berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa intervensi, sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Pernyataan Puan tersebut menjadi sorotan dalam pembukaan masa persidangan II DPR RI Tahun Sidang 2026–2027, terutama di tengah mencuatnya dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara. (Foto: MP/Didik Setiawan).