PSI Kritik Rencana Proyek Monorel Ragunan-Setu Babakan Jakarta
Minggu, 11 Januari 2026 -
MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berniat untuk membangun monorel dengan rute Ragunan-Setu Babakan, Jakarta Selatan.
Penasehat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menyoroti proyek tersebut.
Menurut dia, masih ada banyak masalah lain yang perlu dibenai di daerah Setu Babakan, bukan membangun monorel.
Pemprov DKI sebaiknya mempertimbangkan kembali rencana pembangunan monorel. Ia mencontohkan polusi kali di sekitar Setu Babakan yang belum diatasi secara tuntas hingga saat ini.
Baca juga:
Begini Rencana Anggaran Rp 100 Miliar Buat Bongkar Tiang Monorel di Jakarta
"Sebagai contoh, lihat saja kali-kali yang ada di sana. Kondisinya masih kotor dengan polusi dan belum dibersihkan juga sampai dengan saat ini. Padahal, itu sangat mengganggu dan berdampak hingga kepada kesehatan masyarakat," ucap August.
Memperdalam isu kebersihan di wilayah Setu Babakan dan Jagakarsa pada umumnya, August juga mempersoalkan masalah sampah.
"Terus sampah yang menumpuk di berbagai tempat dekat pemukiman juga terus menjadi masalah. Saya pikir hal-hal yang mendasar seperti ini, meskipun terlihat simpel, harus didahulukan ketimbang proyek-proyek besar seperti monorel," lanjutnya.
"Belum lagi kondisi sarana dan prasarana lokasi di Setu Babakan itu sendiri. Apakah sudah siap ketika dibangunkan monorel untuk menampung dan melayani pengunjung-pengunjung yang nantinya bisa jadi membludak," sambungnya.
August juga mempertanyakan dari mana pendanaan dan keberlanjutan dari proyek monorel yang direncanakan oleh Pemprov DKI.
"Pun dilaksanakan, sumber pendanaannya juga harus jelas. Jangan sampai pembangunannya nanti malah tersendat di tengah jalan. Bukannya dapat monorel yang bagus dan bermanfaat bagi warga, nanti mangkrak," imbuhnya.
Ia mengingatkan tentang tiang-tiang peninggalan proyek monorel yang mangkrak di sepanjang Jalan (Jl) Rasuna Said, Jakarta Selatan.
"Kita tidak ingin proyek monorel yang ada di rute Ragunan-Setu Babakan ini kemudian mengalami nasib yang sama. Jadi mohon dipertimbangkan kembali oleh Pemprov DKI dengan mengutamakan permasalahan-permasalahan yang mendasar terlebih dahulu," tutupnya. (Asp).
