Provinsi Jawa Barat Masuk Kategori Wilayah Aman Pangan
Minggu, 18 Februari 2024 -
MerahPutih.com - Provinsi Jawa Barat masuk ke dalam kategori wilayah yang aman pangan. Sebanyak 11 komoditas pangan terjaga ketersediaannya.
Hal ini disampaikan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy mengatakan demikian meski wilayah Jawa Barat sempat mengalami kelangkaan dan peningkatan harga.
Baca Juga:
Kejagung Tegaskan Pengusutan Kasus Korupsi BTS Kominfo Jalan Terus
"Ada 11 komoditas terjaga ketersediaannya, mulai dari beras, jagung, kedelai, daging ayam, daging sapi dan kerbau, bawang merah, bawang putih, aneka cabai, gula konsumsi, minyak goreng, ikan dan garam konsumsi," kata Sarwo Edhy dalam keterangan di Bandung, Minggu (18/2), dikutip dari Antara.
"Kita berusaha menstabilkan, dan alhamdulillah ketersediaan beras ini sudah cukup (termasuk di Jabar) dan tetap kita memberikan bantuan di dalam enam bulan terakhir ini kepada keluarga penerima manfaat yang jumlahnya 22 juta KPM (se-Indonesia)," ujarnya.
Terkait kerawanan pangan pada kota dan kabupaten, Bapanas mengeklaim pada 2023 ini terjadi penurunan dari tahun 2022 dan menyisakan 68 daerah yang masih mengalami rawan pangan.
"Dari 74, turun menjadi 68 berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Jadi ada penurunan," ujarnya.
Dia menyatakan turunnya daerah rawan pangan, merupakan indikasi positif terkait ketahanan pangan di tengah ancaman krisis pangan.
Bapanas terus mendorong daerah-daerah rawan pangan mengalami perbaikan dengan dilakukan beberapa upaya untuk merealisasikannya, seperti memastikan pasokan dan harga pangan terjaga dengan gerakan pasar murah.
"Kemudian stok beras pangan, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pangan, menuju ketahanan pangan melalui kedaulatan dan kemandirian pangan," tutur Sarwo.
Baca Juga:
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional Lewat 6.000 Desa Wisata
Sarwo menjelaskan ada sembilan indikator daerah rawan pangan yakni dari sisi ketersediaan yang berkaitan dengan rasio konsumsi dan produksi. Kemudian, dari sisi keterjangkauan berkaitan dengan akses terhadap listrik, air bersih, dan pendapatan rumah tangga.
"Sementara dari sisi keterjangkauan pemanfaatan, ada dari rasio tenaga kesehatan, tingkat stunting, hingga angka harapan hidup," katanya. (*)
