Presiden Setujui Program Latihan Kerja Kepala Keluarga Ekstrem Miskin, 4 Bulan Langsung Jadi Satpam
Rabu, 05 November 2025 -
MerahPutih.com - Pemerintah meluncurkan strategi baru pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program pelatihan kerja bagi kepala keluarga miskin ekstrem.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan penuh atas program ini.
“Pak Presiden sudah setuju, kepala keluarga miskin ekstrem akan ditraining maksimal empat bulan bagi yang berminat bekerja sebagai satpam, tenaga pertanian, maupun cleaning service. Setelah pelatihan, mereka akan langsung diserap oleh penyedia kerja,” kata Cak Imin, usai kunjungan kerja di Kabupaten Bandung, Rabu (5/11).
Baca juga:
Begini Masalah Yang Jerat Industri Tekstil Nasional Hingga PHK Ribuan Pekerja
Menurut Cak Imin, langkah ini merupakan terobosan konkret untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem yang saat ini masih berada di kisaran 1,12 persen atau sekitar 3 juta jiwa.
Menko PM menambahkan pemerintah juga akan memanfaatkan jutaan hektare tanah yang telah kembali ke negara untuk dikelola keluarga miskin ekstrem, khususnya di sektor pertanian.
“Tanah-tanah yang dikuasai kembali oleh negara akan diprioritaskan untuk keluarga miskin ekstrem di bidang pertanian. Kita tahu, sekitar 49 persen masyarakat miskin ekstrem berada di sektor pertanian,” jelasnya.
Baca juga:
3,9 Juta Nelayan Masuk Miskin Ekstrem, DPR Desak Program KNMP Jadi Solusi
Cak Imin menegaskan tanah tersebut akan diberikan cuma-cuma untuk digarap para petani miskin ekstrem sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi keluarga.
Menanggapi maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah perusahaan besar, dia menambahkan pemerintah juga memperkuat sektor padat karya agar mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.
“Sektor-sektor besar yang padat karya itu akan diperbanyak lagi sebagai solusi pengangguran. Di sisi lain, pemerintah akan terus menjaga agar PHK tidak terjadi melalui koordinasi lintas kementerian dan dunia usaha,” pungkasnya. (Pon)
