Presiden Jokowi Harus Awasi Langsung Implementasi Paket Kebijakan Ekonomi
Minggu, 04 Oktober 2015 -
MerahPutih Bisnis - Setelah merilis Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I dan II, pemerintah diminta serius mengimplementasikan poin-poin dalam kedua paket tersebut. Sebab, kedua paket kebijakan ekonomi tersebut mengatur sistem birokrasi di Indonesia.
"Kalau mau paket kebijakan ekonomi ini berhasil, pemerintah seharusnya memangkas deregulasi inefisiensi kinerja dari birokrasi itu sendiri. Dalam hal keberhasilan paket kebijakan, ketegasan seorang presiden merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan birokrasi efektif. Makanya berhasil tidaknya paket kebijakan ekonomi ini tergantung birokrasi. Kalau bisa Presideb memimpin birokrasi. Ini akan berhasil," kata pengamat ekonomi dari Institute for Developmenf of Economic and Finance (Indef) Didik J Rachbini di kantor Indef, Pejaten, Jakarta Selatan, Sabtu (3/9). Didik mengharapkan Paket Kebijakan Ekonomi itu tidak hanya untuk membangun sentimen positif pasar.
Hal senada diungkapkan oleh pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Berly Martawardaya. Menurut Berly sistem birokrasi di Indonesia merupakan penghambat masuknya investor ke Indonesia.
Oleh karena itu pemerintah harus mencabut perizinan-perizinan di daerah yang menghambat investasi. Lantaran perizinan-perizinan lebih banyak di daerah-daerah.
"Sebenarnya yang ditunggu oleh para pelaku pasar dari paket ini adalah keseriusan Pemerintah Pusat dan daerah. Seperti perusahaan migas di tengah laut yang dikenakan PBB yang sangat tinggi. Peraturan-peraturan pungutan yang mengganggu iklim bisnis, saya kira harus dibereskan oleh Pemerintah Pusat karena ini yang paling strategis. Misalnya dengan mencabut Peraturan Daerah (Perda) yang menghambat bisnis. Sebab ada kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan itu," ujarnya. (Rfd)
Baca Juga:
