MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara tersangka merintangi penyidikan kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP Fredrich Yunadi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
Padahal, mantan kuasa hukum Setya Novanto itu tengah mengajukan gugatan praperadilan atas status tersangkanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana dibuka pada Senin 5 Februari 2018.
"Hari Senin 5 Januari 2018, akan dilaksanakan sidang praperadilan Fredrich Yunadi melawan KPK," kata kuasa hukum Fredrich, Sapriyanto Refa saat dikonfirmasi, Jumat (2/2).
Bila mengacu Pasal 82 ayat 1 KUHP, permohonan praperadilan Fredeich berpotensi gugur. Hal serupa pernah terjadi pada Setnov yang telah mengajukan praperadilan lebih dulu, sebelum berkas perkara korupsi proyek e-KTP dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.
Praperadilan yang diajukan Setnov gugur setelah majelis hakim membuka sidang dan jaksa penuntut umum KPK membacakan surat dakwaan perkara pokok korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor.
Refa meyakini gugatan praperadilan yang diajukan kliennya tidak akan gugur meski Fredrich akan menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipiko) Jakarta.
"Belum tentu juga (praperadilan gugur). Kan di sana (Pengadilan Tipikor Jakarta) ada mekanismenya berapa hari baru bisa disidangkan. Jadi gak otomatis gugur, tunggu dulu. Kita lihat persidangan di sana kapan digelarnya," ujar Refa.
Refa menilai, langkah KPK terburu-buru dalam menangani perkara kliennya. Padahal, pihaknya ingin melihat keseriusan KPK, dengan menghadiri sidang praperadilan perdana kliennya yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (5/2) mendatang.
"Iyalah (terburu-buru), kita lihat saja nanti di sidang praperadilan hari Senin. Senin kan sidang praperadilan, kita lihat saja nanti, apakah KPK akan hadir," tandasnya.
Fredrich sempat menolak pelimpahan berkasnya. Meskipun demikian, penyidik KPK tetap melanjutkan proses pelimpahan tersebut. Penolakan Fredrich dituangkan dalam berita acara pelimpahan.
Sebagai informasi, Fredrich dan dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo telah ditetapkan sebagai tersangka kasus merintangi penyidikan kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setnov.
Mereka diduga memanipulasi data medis Setnov agar bisa dirawat untuk menghindari pemeriksaan KPK pada pertengahan November 2017 lalu. Selain itu Fredrich ditenggarai telah mengondisikan RS Medika Permata Hijau sebelum Setnov mengalami kecelakaan.
Atas perbuatannya, mereka berdua dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)