Merahputih.com - Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Pustaka dan Informasi, Dadang Kahmad, menyesalkan adanya ketimpangan dalam porsi Corporate Sosial Responsibility (CSR) PT Telkom yang didominasi oleh agama tertentu.
"Saya tidak tahu berita sesungguhnya, tapi jika itu benar (terjadi) patut disayangkan," kata Dadang ketika dihubungi wartawan pada Kamis (19/4) malam.
Pembagian dana CSR yang diduga diskriminatif ini pun disebut Dadang, sangat tidak sesuai dengan keanekaragaman agama yang ada dalam Indonesia.
"Hendaknya dihormati keberadaan berbagai agama dan keyakinan dalam Indonesia yang menjunjung tinggi kebhinnekaan ini," jelas pria yang menjadi Guru Besar Sosiologi Agama di UIN Sunan Gunung Djati ini.
Lebih lanjut, ia berharap agar PT Telkom tidak pilih kasih dalam membagikan dana CSR kepada masyarakat, mengingat perusahaan yang dipimpin oleh Alex J Sinaga merupakan BUMN.
Aspek keadilan ini, lanjutnya, harus dilakukan oleh semua perusahaan yang ada di Indonesia, baik BUMN, BUMD maupun perusahaan swasta.
"Harapan saya, dana CSR di semua perusahaan BUMN atau BUMD dan swasta hendaknya dipergunakan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya menjunjung tinggi proporsional dalam kebhinekaan," ujar Dadang.
Masyarakat Peduli Keadilan (MPK) mengkritisi dugaan diskriminasi itu dalam aksi di Gedung Kementerian BUMN dan Istana Negara, Selasa (17/4) lalu. Dalam aksinya, mereka menyampaikan adanya dugaan pembagian CSR dari PT Telkom yang bersifat diskriminatif, mulai dari perbaikan sarana ibadah, akses air bersih hingga fasilitas pendidikan berupa BLC dan i-CHAT.
Mereka menduga diskriminasi tersebut beraroma SARA. Hal itu dikhawatirkan menimbulkan kecemburuan sosial yang berujung konflik horizontal. "Dana CSR diperuntukkan untuk masyarakat secara adil dan proporsional. Jangan sampai persoalan diskriminasi dana CSR BUMN ini dibiarkan," ucap Koordinator MPK Jamal dalam keterangannya.
Dalam pemberian bantuan untuk masjid raya Mujahidin Pontianak, dana CSR yang diberikan hanya senilai 100 juta. Berbeda dengan pembangunan gereja di sejumlah daerah lainnya seperti di NTT, Papua, Papua Barat, Maluku, Kalimantan Barat, dan Sumatera Utara, yang mencapai miliaran rupiah. "Padahal, dana CSR diperuntukkan untuk masyarakat secara adil dan proporsional," ujar dia.
Ketidakadilan ini, menurut dia, bisa berdampak pada berkembangnya isu SARA di lingkungan masyarakat. Menurut dia, berpotensi muncul kecemburuan sosial karena bantuan keagamaan dari CSR PT Telkom ini. (pon)