Politisi Senayan Buka-bukaan Sudah Ingatkan Menteri KKP Edhy Prabowo
Rabu, 25 November 2020 -
MerahPutih.com - Komisi IV DPR yang menjadi mitra Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengaku sudah memperingatkan Edhy Prabowo, agar berhati-hati dalam membuat kebijakan terutama ekspor benih lobster.
Anggota Komisi IV DPR Bambang Purwanto mengakui, ekspor benih lobster akan menuai banyak sorotan karena termasuk jarang dilakukan, sehingga mekanisme dan tata kelola harus cermat dan hati-hati.
"Di era keterbukaan ini, semua bisa memantau setiap kebijakan. Dan di Komisi IV (DPR) sudah sering kami ingatkan," ujar Purwanto dikutip Antara.
Baca Juga:
Ketua KPK Minta Anak Buahnya Diberi Waktu Selidiki Dugaan Korupsi Menteri Edhy
Politisi Partai Demokrat itu meminta negara harus menjaga agar jangan sampai mengekspor benih, melainkan harus juga mempunyai semangat budi daya masyarakat, sekaligus menambah kesejahteraan nelayan.
"Jadi unsur kehati-hatian, baik dalam menjaga kelestarian lobster itu sendiri, juga mekanisme atau tata kelola harus cermat dan hati-hati," kata dia.
Bambang belum mau menyimpulkan bahwa itulah potensi pelanggaran hukum yang menjerat sang menteri itu. Ia meminta agar awak media bisa menunggu penjelasan resmi lebih lanjut dari KPK yang rencananya akan disampaikan pada sore hari nanti.
Sebelumnya, KPK menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan beberapa orang lainnya pada Rabu dini hari.
"Benar, kita telah mengamankan sejumlah orang pada malam dan dini hari tadi," ucap Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (25/11).
Berdasarkan informasi, Edhy bersama beberapa orang yang ditangkap tersebut sudah berada di Gedung KPK, Jakarta untuk diperiksa secara intensif.
Edhy diketahui baru saja melakukan kunjungan kerja ke Hawaii, Amerika Serikat, untuk urusan di sektor perikanan. Edhy mengatakan tujuannya ke Hawaii adalah untuk mempelajari produksi benih-benih udang, khususnya vaname yang hendak dia kembangkan di Tanah Air. (*)
Baca Juga:
Polemik Ekspor Benur: Dilarang Era Susi, Dibuka Menteri Edhy
