MerahPutih.com - Mantan Anggota Komisi Hukum DPR Djoko Edhi Abdurrahman mengapresiasi sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permintaan Menkopolhukam Wiranto terkait penundaan penetapan tersangka calon kepala daerah.
"Saya setuju pendapat Febri Diansyah, Jubir KPK, hukum tak boleh berhenti karena kegiatan politik. Dalam hukum, justice tak boleh terhalang walau langit runtuh. Itu lagu wajib kalangan hukum. Apalagi cuma Pilkada," kata Djoko lewat pesan singkat, Kamis (15/3).
Menurut dia, azas penundaan yang oleh Kabareskrim sempat akan diterapkan kepada kasus Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, adalah contrarius terhadap Peraturan Kapolri. Namun karena tempus delicti pelanggaran kasus Al Maidah 51, berada di luar rezim Pilkada, alias acontrarius.
Djoko menuturkan, azas contrarius awalnya dipakai Van Vollenhoven, bahwa Hukum Islam baru dapat berlaku setelah diresepsi oleh Hukum Adat. Dengan kata lain, Hukum Adat harus didahulukan baru bisa diterapkan Hukum Islam.
"Maka, contrarius sangat terkenal. Hazairin belakangan memenangkannya di Mahkamah Konstitusi dengan mengajukan azas acontrarius, kebalikan dari Van Vollenhoven," jelas dia.
Dalam kasus pilkada yang diminta Wiranto ditunda, kata Djoko, di mana Kapolri dan Jaksa Agung menunda pengusutan kasus hukum pidana calon kepala daerah berdasarkan contrarius, dimunculkan rezim pilkada sebagai pelawan yang harus didahulukan.
"Dasarnya adalah diskresi terhadap KUHAP. KUHP dan KUHAP harus mengalah terhadap rezim pilkada, atau contrarius!,"imbuhnya.
Djoko meragukan kebenaran cara diskresi tersebut. Sebab, diskresi tidak bebas nilai dan dibatasi 4 unit kontrol, yakni penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan wewenang, perbuatan melawan hukum dan kesalahan pidana yang berlaku bagi pelaksana hukum.
Demi kondusifnya pesta demokrasi, kata Djoko, dengan mudah ditemukan puluhan alasan pemerintah sebagaimana dikemukakan Wapres Jusuf Kalla, Jaksa Agung M Prasetyo, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, dan Menkopulhukam Wiranto.
"Bukan sebaliknya demi kondusifnya law enforcement. Akibatnya tak jalan Pasal 3 Ayat 1 UUD 1945: Indonesia Negara Hukum! Artinya (i) Supreme of law, (ii) Equality before the law, dan (iii) Due process of law, mau - tak - mau harus ditegakkan. Tak ada jalan lain. Demokrasi dilarang mengganggu hukum," tegas dia.
Menurut Djoko, Contrarius rezim pilkada terhadap KPK, tak berlaku. Pasalnya, status UU No 30 tahun 2002 tentang KPK adalah lex specialist terhadap KUHAP, termasuk Peraturan Kapolri (Perkap).
Atas dasar itu, Ketua KPK Agus Rahardjo, menolak usulan contrarius Wiranto. Bahkan, menurut dia juga terhadap perbuatan yang diancam hukuman 5 tahun penjara, termasuk extra ordinary crime.
"Rusak berat KPK jika mengikuti usul pemerintah. Melanggar hukum, dan mengorbankan trust yang dibangun susah payah itu," tuturnya.
Untuk itu, lanjut Djoko, KPK harus mengintensifkan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap calon kepala daerah selaku penyelenggara negara. Sebab, Pilkada justru ajang rasuah yang paling mengerikan. Semua Cakada butuh rasuah untuk biaya pilkada.
"Mestinya 92% Cakada yang sudah dilidik itu segera ditersangkakan. Membiarkan rasuah mengamuk di pilkada, sama saja dengan melegitimasi rasuah," tegas dia.
Menurut dia, usul contrarius pemerintah itu, latar belakangnya karena ramainya kepala daerah yang dicokok KPK. Lalu KPK yang dianggap keliru, dan harus dihentikan.
"Lalu pemerintah menyuarakan KPK mengganggu demokrasi. Sebelumnya KPPU menjelaskan 80% proyek infrastruktur adalah hasil KKN," pungkasnya. (Pon)