MerahPutih.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menugaskan Direktorat Pengawas Internal (PI) untuk mengklarifikasi kegiatan di Provinsi Jambi yang dibuka Gubernur Jambi Zumi Zola.
Hal tersebut guna mengetahui peristiwa kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang dibuka tersangka korupsi proyek-proyek di lingkungan Pemprov Jambi itu.
"Pimpinan KPK sudah menugaskan direktorat Pengawasan Internal (PI) untuk melalukan klarifikasi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (21/3).
Menurut Febri, kronologis dan penugasan yang dilakukan tim tersebut akan diperiksa kembali. Pasalnya, KPK ingin memperhatikan keseimbangan kerja bidang penindakan dan pencegahan agar berjalan beriringan.
"Jadi kronologis dan penugasan yang dilakukan tersebut akan dicek kembali," tegasnya.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik KPK yang melibatkan Gubernur Jambi Zumi Zola untuk membuka acara Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Jambi, Senin (19/3).
Peneliti ICW Adnan Topan Husodo menilai, kegiatan pencegahan korupsi dari KPK yang dibuka Zumi sangat memalukan. Pasalnya, Zumi merupakan tersangka korupsi terkait proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Dia ditetapkan sebagai tersangka pada akhir Januari 2018 lalu.
"Hal yang paling memalukan dan sangat ironis adalah kegiatan KPK ini dibuka dan dihadiri oleh Zumi Zola, Gubernur Jambi yang berstatus sebagai tersangka dari KPK," ujar Adnan dalam siaran pers yang diterima MerahPutih.com, Rabu (21/3).
Menurut Adnan, kegiatan pencegahan korupsi yang dibuka oleh tersangka korupsi justru akan merusak citra KPK. Dia menyebut KPK teledor meminta tersangka korupsi membuka acara dan melibatkannya dalam satu forum antikorupsi.
Atas kejadian tersebut, ICW meminta KPK menghentikan kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan bersama dengan Pemprov Jambi tersebut. Selain itu, ICW juga meminta KPK untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan dan manjerial di internal agar kejadian serupa tidak terjadi dimasa mendatang. (Pon)