MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan aturan Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Penerbitan regulasi tersebut dilakukan menjelang rencana sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir membenarkan adanya peraturan baru tersebut. Ia juga mengakui bahwa salah satu pertimbangan penerbitannya berkaitan dengan rencana pelaksanaan sidang etik Listyo Sigit.
“Benar (ada perpol baru),” kata Isir saat dikonfirmasi, Rabu (18/11).
Salah satu perubahan penting dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026 menyangkut persyaratan pangkat anggota majelis sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
Pangkat Anggota Majelis KKEP Bisa Dua Tingkat Lebih Rendah
Dalam ketentuan sebelumnya, anggota majelis KKEP harus memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi dibandingkan terduga pelanggar.
Namun, melalui perubahan Pasal 42 ayat 3, anggota majelis kini diperbolehkan memiliki pangkat maksimal dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar.
Dengan demikian, pangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dapat menjadi anggota KKEP,
Kepala Divisi Humas Polri, Johnny Edison Isir.
Ketentuan perubahan pangkat tersebut juga berlaku dalam pelaksanaan sidang banding etik.
Perubahan ini memberikan ruang bagi anggota Polri dengan pangkat satu hingga dua tingkat di bawah terduga pelanggar untuk menjadi bagian dari majelis KKEP.
Sidang Etik Polri Kini Bisa Digelar Secara Daring
Selain mengubah ketentuan mengenai pangkat anggota majelis, Perpol Nomor 4 Tahun 2026 juga mengatur kemungkinan pelaksanaan sidang etik secara daring.
Melalui ketentuan baru tersebut, terduga pelanggar dapat mengikuti persidangan secara langsung maupun melalui media elektronik. Namun, pelaksanaan sidang secara daring harus mendapatkan persetujuan Ketua KKEP.
Isir kembali membenarkan bahwa penerbitan aturan baru tersebut berkaitan dengan rencana sidang etik terhadap Listyo Sigit.
Empat Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal
Sebelumnya, Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh.
Keempat tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Dari empat tersangka tersebut, tiga orang telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.
Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan. (Knu)