Direktur International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Sugeng Bahagijo mengatakan, ada empat pertanyaan penting yang wajib dijawab penyokong Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Pertama, apakah tindakan Pansus Hak Angket KPK itu legal secara hukum," kata Sugeng saat diskusi bertajuk "Ke Mana Arah Pemberantasan Korupsi?" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (18/6).
Pasalnya, kata Sugeng, hingga kini sebanyak 132 ahli hukum telah menyatakan bahwa Pansus Hak Angket yang digulirkan DPR terhadap KPK cacat hukum.
Ia menilai, DPR sebaiknya menjelaskan legalitas Pansus. Namun, selama ini DPR lebih cenderung mengutarakan opini yang menilai kinerja KPK kurang baik.
"Sampai sekarang belum mendengar bantahan. Bantahan yang ada hanya ini (hak angket) sudah dirapatkan. Bukan soal itu, tapi apa tindakan (DPR) punya landasan hukumnya," tegasnya.
Kedua, lanjut Sugeng, yang harus dijawab anggota Pansus, apakah pengguliran hak angket terhadap KPK memiliki legitimasi. Menurutnya, hak angket tidak hanya disasari legalitas hukum, tetapi juga harus sesuai dengan keinginan rakyat.
"Apakah ada survei yang dilakukan DPR atau lembaga lain sehingga tindakan ini perlu dilakukan? Secara sosial kami ingin tahu," katanya.
Kemudian yang ketiga, menurut Sugeng, penyokong Pansus wajib menjawab apakah pembentukan Pansus akan memperlemah atau memperkuat reputasi dan citra parlemen.
"Pertanyaan keempat, apakah dengan inisiatif Pansus ini, prospek keterpilihan mereka akan menurun atau meningkat? Para pengusul fraksi harusnya perduli dengan pertanyaan keempat ini," pungkas Sugeng. (Pon)
Baca juga berita terkait polemik hak angket KPK dalam artikel: Akademisi: Hak Angket KPK Gerogoti Demokrasi