Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Berita Indonesia

Penipuan Digital Tembus 700 Ribu, BI Was-Was Orang Balik Lagi ke Uang Tunai

Wisnu Cipto - 1 jam, 33 menit lalu

MerahPutih.com - Laporan kasus penipuan digital atau scam yang masuk melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) tercatat telah menembus lebih dari 700.000 aduan, melonjak tajam dibandingkan saat lembaga tersebut pertama kali dibentuk sekitar dua tahun lalu yang baru mencatat 18.000 laporan.

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dicky Kartikoyono menilai penanganan pengaduan penipuan digital kini jauh lebih kompleks karena melibatkan banyak pihak yang saling terhubung dalam satu ekosistem transaksi.

Baca juga:

Pakar Siber Ungkap Tiga Ciri Dasar Pelaku Penipuan Digital yang Suka Bikin Korban Tergesa-gesa

Menurut Dicky, alur transaksi digital masa kini tidak lagi berdiri tunggal pada satu perbankan seperti BCA, Mandiri, atau BNI semata, melainkan turut melibatkan penyedia jasa sistem pembayaran, merchant, hingga berbagai platform digital.

Ketika terjadi masalah, konsumen tidak seharusnya dipaksa memahami apa dan siapa yang berada di balik setiap lapisan ekosistem itu, karena konsumen hanya butuh satu hal yaitu kejelasan mengenai saluran pengaduan, pihak bertanggung jawab, hingga pengembalian dana,

Dicky Kartikoyono dalam acara Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Arsip
Arsip - Warga menerima bansos tunai. (Foto: Antara)

BI Khawatir Risiko Masyarakat Kembali ke Uang Tunai

Di sisi lain, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta memperingatkan maraknya kasus penipuan berpotensi menggerus kepercayaan publik secara masif meski adopsi pembayaran digital terus meluas hingga menjangkau lebih dari 70 juta pengguna dan 49 juta merchant QRIS.

Begitu kepercayaan hilang, mereka mengatakan balik lagi saja ke tunai (cash), tidak pakai digital-digitalan, dan berbagai insentif seperti cashback maupun program promosi tidak lagi cukup untuk menarik konsumen kembali bertransaksi secara digital,

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta.

Merujuk studi terhadap 1.133 pelaku usaha kecil di Indonesia dalam Journal of Financial Services Marketing, persepsi risiko terbukti menurunkan minat transaksi digital sehingga BI menegaskan pelindungan konsumen merupakan prasyarat utama dan bukan sekadar pelengkap inovasi.

Selain memperketat pengawasan terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran, Bank Indonesia turut menyoroti urgensi peningkatan literasi digital di tengah masyarakat luas.

Baca juga:

Ingat! Uang Digital Tidak Gantikan Uang Kartal

Indeks Keberdayaan Konsumen Masih Kategori Kritis

Berdasarkan Survei Nasional Perlindungan Konsumen 2026, Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran (IKKSP) tercatat mencapai 77,03 persen atau meningkat 12,36 poin dibandingkan survei tahun 2023 sebesar 64,67 persen, namun secara umum masih berada dalam kategori kritis.

Filianingsih mengingatkan bahwa meskipun rasio serangan siber sepanjang 2026 hanya sekitar 0,001 persen dari total volume transaksi, insiden sekecil kerikil tetap wajib ditangani secara serius agar tidak meruntuhkan kepercayaan publik yang telah dibangun bertahun-tahun. (*)

Baca Artikel Asli