Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Berita Indonesia

Pemprov Bantah CCTV Bundaran HI tidak Bisa Diakses Pas Demo Mahasiswa, Gangguan di Platform Pihak Ketiga

Wisnu Cipto - Sabtu, 13 Juni 2026

MerahPutih.com - Sejumlah warga mengeluhkan tidak bisa mengakses tayangan CCTV di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) saat aksi demonstrasi mahasiswa, Jumat (12/6). Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan seluruh sistem CCTV milik mereka tetap berfungsi normal.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Marulina Dewi, menegaskan bahwa operasional CCTV Pemprov berjalan optimal.

“Kami pastikan CCTV Pemprov DKI Jakarta tetap berfungsi dan digunakan aktif untuk mendukung keamanan, ketertiban, serta pemantauan wilayah,” kata Kadiskominfoti Marulina Dewi, kepada media, dikutip Sabtu (13/6).

Baca juga:

Ada Demo, Pintu Masuk C dan E Stasiun Dukuh Atas Ditutup Sementara

Gangguan Bukan dari Sistem Pemprov

Menurut Marulina, gangguan akses yang dikeluhkan masyarakat terjadi pada platform digital pihak ketiga, bukan pada sistem resmi Pemprov.

“Platform-platform tersebut bukan kanal resmi CCTV Pemprov DKI. Gangguan tayangan sepenuhnya berada di luar pengelolaan kami,” Kadiskominfoti Marulina Dewi

Marulina menambahkan, CCTV asli Pemprov tetap merekam dan memantau situasi lapangan, termasuk berkoordinasi dengan kepolisian terkait aksi demo kemarin.

"Sama sekali tidak mencerminkan kondisi operasional maupun fungsionalitas CCTV asli milik Pemprov DKI Jakarta yang di lapangan tetap merekam dan memantau situasi dengan optimal," tandasnya.

Baca juga:

Polisi akan Alihkan Massa Demo Mahasiswa dari Bundaran HI, Ada Potensi Ganggu Lalu Lintas Perekonomian

Aksi Mahasiswa Dialihkan

Pada hari yang sama, mahasiswa dari sejumlah kampus berencana menggelar aksi di Bundaran HI. Namun, karena mendapat hadangan aparat TNI dan Polri, demonstrasi dialihkan ke Jalan Sudirman. Situasi ini membuat publik semakin mempertanyakan akses CCTV di kawasan Jakarta Pusat.

Pemprov DKI berharap masyarakat memahami kanal resmi CCTV hanya dikelola pemerintah, sementara tayangan di platform lain tidak bisa dijadikan acuan kondisi lapangan. (*)

Baca Artikel Asli