Merahputih.com - PDI Perjuangan menanggapi serius sikap BPN Prabowo-Sandi yang hingga saat ini tidak mau membuka data hasil perolehan suara namun main klaim kemenangan sendiri tanpa bawa bukti rekapitulasi.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menduga, BPN tengah melakukan manuver politik.
"Saya dapat informasi kalau BPN sedang lobby Bawaslu untuk dapatkan dokumen C1," kata Hasto dalam keterangan persnya, Kamis (25/4).
Hasto melanjutkan, BPN juga tidak kompak menyebutkan tempat dimana rekapitulasi dilakukan.
Sehingga wajar apabila publik menuduh bahwa klaim kemenangan yang dilakukan Prabowo hanyalah tindakan provokasi tanpa bukti. Untuk itu, ia meminta pihak Prabowo menghentikan klaim menang sepihak tanpa hasil rekapitulasi.
Hasto mengingatkan bahwa nilai kejujuran merupakan satu indikator moral sederhana dalam politik. "Dengan sikap BPN yang tidak mau transparan dalam rekapitulasi, tidak bersedia di audit, dan klaim sepihak kemenangan tanpa bukti, hanyalah bukti kuatnya indikasi kebohongan dalam politik," ungkap Hasto.
Hasto bahkan mengatakan, Rekapitulasi 'Jamin' yang dilakukan TKN Jokowi-KH Ma'ruf Amin, maupun Badan Saksi Pemilu Nasional PDI Perjuangan, mengundang perwakilan BPN untuk melihat sistem rekapitulasi kami berdasarkan dokumen otentik C1.
"Kami undang 5 personil, 2 dari BPN dan 3 dari pengamat politik, dan disaksikan oleh media dan perwakilan mahasiswa, untuk melihat pusat hitung suara kami. Lalu setelah itu giliran kami datang ke Pusat Hitung BPN. Biar rakyat tahu, mana yang klaim dengan bukti, dan pihak mana yang memprovokasi," ungkap dia.
Dengan masa kampanye yang panjang dan hasil quick count yang bisa dipertanggung jawabkan, serta proses rekapitulasi yang akuntabel dan transparan maka kemenangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin semakin pasti. Tinggal legalitas KPU yang dinanti.
"Energi bangsa sudah terkuras selama 8 bulan. Sudah saatnya curahkan segala daya, bangun kemajuan negeri," terang Hasto. (Knu)