Muhaimin: Tak Ada yang Boleh Mengancam Kebersamaan dan Persaudaraan

MerahPutih.com - Keberagaman suku, agama, dan etnis yang ada di Tanah Air memperkaya dan membuat Indonesia berwarna. Sehingga tidak boleh ada upaya yang mengancam kebersamaan dan persaudaraan bangsa.

"Biarkanlah 1.000 bunga mekar di taman, sepanjang tidak menganggu ketertiban dan undang-undang, maka biar lah hidup meramaikan nusantara. Perbedaan akan memperkaya, dan menjadikan Indonesia berwarna dan bermakna," ujar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dalam pidato politiknya pada acara Malam Tasyakuran PKB (Harlah ke-19 PKB) di lapangan gedung MPR/DPR, Jakarta, Sabtu (22/7) malam.

Muhaimin, yang akrab dipanggil Cak Imin menegaskan PKB menentang setiap upaya dan kegiatan apa pun yang berusaha memecah-belah atas dasar suku, agama, ras dan antargolongan. PKB juga akan melawan segala bentuk intimidasi, kekerasan dan paksaan dari pihak manapun.

"PKB juga menolak setiap pandangan yang ingin mengubah dasar negara Indonesia yang telah diwariskan pendiri bangsa," tegas Cak Imin.

Menurut dia, Bung Karno beserta para ulama telah bersusah payah merumuskan dasar negara Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga harus dijaga dengan sungguh-sungguh.

"Lebih baik kita mempertajam logika dari pada sibuk dengan pertentangan. Mari kita belajar untuk terus menikmati perbedaan pikiran dan pandangan politik yang kita miliki," katanya.

Dia mengingatkan bangsa ini memiliki sejumlah agenda mendesak yang harus diwujudkan seluruh pihak, ketimbang mempersoalkan perbedaan. Seperti, memperjuangkan nasib petani dan nelayan melalui dukungan kebijakan, penyediaan lahan dan sarana produksi guna meminimalisir ketimpangan.

Malam Tasyakuran PKB merupakan puncak acara Harlah PKB ke-19. Acara ini dihadiri sejumlah tokoh antara lain Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut BInsar Panjaitan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, serta sejumlah pimpinan partai politik. (*)

Sumber: ANTARA