MerahPutih.com - Proses transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto terus dimatangkan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjalin komunikasi dengan Prabowo dalam menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
APBN 2025 merupakan APBN transisi yang memberi ruang bagi pemerintahan baru untuk mewujudkan program kerjanya.
"Kami diminta untuk menjaga komunikasi transisi dengan presiden terpilih agar APBN 2025 dapat disiapkan sebagai tahun pertama masa jabatan presiden terpilih," kata Sri Mulyani dalam salah satu acara di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (8/10).
Rancangan APBN 2025 mencakup target pendapatan negara sebesar Rp 3.005,12 triliun, dan belanja negara Rp 3.621,31 triliun. Defisit APBN 2025 diproyeksikan sebesar Rp 616,19 triliun atau 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Baca juga:
Jokowi Mungkin Tidak Hadir saat Pelantikan Prabowo di Senayan
Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintahan saat ini dengan pemerintahan mendatang akan membantu mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi.
"Sehingga transisi berjalan cepat tanpa hambatan dan momentum dapat terjaga," ujarnya.
Pemerintah juga menganggarkan dana sebesar Rp 121 triliun dalam APBN 2025 untuk melaksanakan program hasil terbaik cepat (PHTC) atau quick win.
Menurut Sri, Jokowi selama 10 tahun terakhir telah meninggalkan warisan dan fondasi yang kuat untuk diteruskan oleh pemerintahan baru di bawah kepemimpinan presiden dan wakil presiden terpilih.
“Ini penting untuk menciptakan kredibilitas bagi pemerintahan baru, sehingga mereka dapat memulai masa kepemimpinannya dengan kuat dan fokus pada program-program prioritas," ujar Sri Mulyani.
Salah satu capaian penting yang disampaikan adalah penyelesaian Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Ini adalah kebijakan struktural utama dari sisi legislasi untuk memperkuat sektor keuangan.
Baca juga:
Sebut Proses Transisi Pemerintahan Prabowo Mulus, Jokowi Ungkap Dulu Kehilangan 1,5 Tahun
Fondasi peraturan ini dibangun, dan implementasinya akan dilanjutkan oleh pemerintahan baru, tidak hanya untuk sektor perbankan, tetapi juga lembaga keuangan nonbank seperti asuransi, dana pensiun, dan pembiayaan.
“Termasuk juga pengaturan terkait cryptocurrency serta program-program yang mentransformasi Indonesia, seperti pasar karbon," jelasnya.
Sri Mulyani menambahkan, pembangunan ekonomi hijau dan transisi energi yang telah dimulai pada era Presiden Jokowi akan terus menjadi prioritas, terutama dalam pengembangan energi terbarukan.
Selain itu, hilirisasi yang diinisiasi oleh Jokowi akan tetap menjadi fokus dalam meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.
"Kami berharap Indonesia bisa mewujudkan visinya sebagai negara maju dan tujuan investasi global, sehingga menjadi pelaku ekonomi yang semakin diperhitungkan," pungkas Sri Mulyani. (Knu)