Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Berita Indonesia

Menguji Konsistensi Gerindra dalam Menolak Hak Angket KPK

Zulfikar Sy - Rabu, 03 Mei 2017

Fraksi Gerindra merupakan salah satu fraksi yang menolak hak angket KPK bersama Fraksi Demokrat, PKB, PKS, PAN, dan Fraksi PPP. Partai Gerindra diminta melaporkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Menurut peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil, hal tersebut untuk menguji konsistensi Gerindra dalam menolak hak angket KPK. Terlebih, MKD diketuai oleh Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Gerindra.

"MKD sekarang pimpinannya adalah salah satu kader Partai Gerindra yang notabene adalah fraksi yang menolak angket ini. Oleh sebab itu, untuk menguji keseriusan partai yang menolak usulan angket ini, menurut saya perlu dilaporkan segera ke MKD," kata Fadli di kantor ICW, Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Rabu (3/5).

Fadli menjelaskan, walk out-nya Fadli Zon sebagai representasi Partai Gerindra yang duduk di pimpinan DPR pada sidang paripurna hak angket menunjukkan ada sesuatu yang salah dalam pengambilan keputusan tersebut.

Dengan kondisi seperti itu, lanjut Feri, seharusnya Partai Gerindra segera melaporkan Fahri Hamzah yang semena-mena mengetuk palu sidang atas dugaan pelanggaran kode etik ke MKD.

"Atau bahkan tidak perlu laporan sebetulnya karena MKD bisa berproses atas temuan atau yang terjadinya dugaan pelanggaran etik," tukas Fadli.

Peneliti Perludem ini meminta kepada sejumlah partai yang menolak hak angket untuk tetap konsisten dengan tidak mengirim kadernya ke pansus angket KPK.

"Patut ditunggu konsistensi pertangungjawaban masing-masing fraksi yang menolak untuk tidak mengirimkan kader ke pansus angket," tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz berharap agar partai besutan Prabowo Subianto itu tetap konsisten menolak hak angket.

"Ini pertaruhan bagi Gerindra sebagai pimpinan MKD, partai yang tidak setuju dengan hak angket. Apakah dia konsisten dengan menolak angket atau main di dua kaki," ujar Donal.

"Pesan kami MKD harus profesional. Ini menjadi pertaruhan MKD. Karena tindakan Fahri tidak hanya melanggar dia personal secara etik, tetapi melanggar tatib (DPR) dan merendahkan posisi anggota DPR lain yang menolak angket," pungkasnya. (Pon)

Baca juga berita lain tentang hak angket kpk dalam artikel: Pukat UGM Sebut Hak Angket DPR Menabrak UU

Baca Artikel Asli