KSAD Janji Sigap Merespons Laporan Dugaan Intimidasi Aparat
Senin, 05 Februari 2024 -
MerahPutih.com - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak meminta masyarakat segera melaporkan secara resmi jika ada oknum di jajarannya yang melakukan intimidasi
"Kalau memang mau resmi, bisa laporkan atau disampaikan, ada kejadian di mana kami akan coba tindak lanjuti nanti. Jadi, kalau sekarang penyampaiannya intimidasi, kami juga enggak tahu di mana, sulit juga kan," kata Maruli kepada wartawan usai menghadiri acara perayaan Natal bersama TNI AD di Jakarta Pusat, Senin (5/2).
Maruli menjamin pihaknya akan menindaklanjuti jika ada laporan yang masuk karena adanya laporan dan bukti menjadi dasar penanganan suatu kasus. "Kalau ada bukti suara, foto, ada saksi, atau apa segala macam, ya, mudah-mudahan kami bisa cepat. Ada dasarnya memanggil orang," ujarnya.
Baca Juga:
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak Diangkat sebagai Komisaris Utama PT Pindad
Lebih lanjut, Maruli mencontohkan kesigapan TNI merespons aduan masyarakat, salah satunya saat dokumen pakta integritas yang diteken Pj. Bupati Sorong dan Kepala BIN Daerah Papua Barat, yang saat itu dijabat Brigjen TNI TSP Silaban.
Dalam pakta integritas itu, ada dugaan pelanggaran netralitas mengingat salah satu poinnya berpihak pada salah satu calon presiden (capres). Tak lama setelah dokumen viral, Maruli mengatakan TNI saat itu tegas dan langsung memanggil perwira tinggi yang bersangkutan.
"Ya kan waktu itu di Sorong, itu ternyata anggota TNI yang sedang ada kegiatan di instansi lain. Langsung kami tarik, kami tanya-tanya bagaimana sebetulnya kejadian tersebut, dan lagi dalam proses," jelas Maruli.
Baca Juga:
KSAD Klaim Belum Terima Pengaduan Aparat TNI Tidak Netral di Pemilu
Kembali, Maruli meminta siapa pun yang mengetahui pelanggaran netralitas oleh prajurit untuk segera lapor. Dia juga berjanji TNI selalu sigap merespons setiap laporan atau aduan pelanggaran netralitas oleh prajuritnya selama tahun politik ini.
“Kalau memang saya sampaikan tadi, kalau menganggap bahwa pelaporan itu membutuhkan waktu banyak, sampaikan saja," jelas Maruli seraya memastikan netralitas TNI di tahun politik.
Sekedar informasi, Ketua Umum PDIP yang juga Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri sebelumnya sempat menyerukan kepada aparat Kepolisian Republik Indonesia dan TNI untuk tidak lagi mengintimidasi rakyat Indonesia dan PDIP.
"Ingat! Hei polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku! Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku! PDI Perjuangan adalah partai sah di republik ini," kata Megawati dalam kampanye akbar Ganjar-Mahfud di Stadion Utama GBK, Jakarta, Sabtu (3/2). (Knu)
Baca Juga:
