KSAD Klaim Belum Terima Pengaduan Aparat TNI Tidak Netral di Pemilu

Ikhsan Aryo DigdoIkhsan Aryo Digdo - Selasa, 23 Januari 2024
KSAD Klaim Belum Terima Pengaduan Aparat TNI Tidak Netral di Pemilu

KSAD Jenderal Maruli. (Foto: Istimewa)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com- Netralitas aparat di pemilu 2024 kembali ditegaskan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak.

Ia mengatakan prajurit TNI AD memegang teguh komitmen netralitas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dengan tidak ikut berkampanye.

Baca Juga:

“Kami sudah komitmen untuk netral, tidak ikut dukung mendukung. Karena kami (kalau) berkampanye pun, tidak ikut pemungutan suara soalnya, jadi netral,” kata Maruli dalam keterangannya, dikutip di Jakarta, Selasa (23/1).

Sampai saat ini, tutur Maruli, TNI AD belum mendapatkan pengaduan yang jelas buktinya bahwa terdapat prajurit TNI AD berpihak ke kandidat tertentu atau tidak netral dalam Pemilu 2024.

“Tidak ada pengaduan yang miliki bukti dan saksi bahwa TNI ikut serta dalam kampanye ini. Mudah-mudahan tidak ada,” katanya.

Maruli menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti seluruh pengaduan yang masuk. Bahkan, prajurit yang terbukti tidak netral akan langsung diberi sanksi.

“Semua itu akan kami tindak lanjuti dan itu jelas-jelas ada tindak lanjut. Paling tidak, kalau dia punya jabatan, itu pasti kita segera langsung me-non job, kita pasti panggil langsung,” tegas Maruli.

Baca Juga:

Ganjar Janji Merealisasi Program Internet Gratis, Bisa Mendorong Ekonomi Kreatif

Dalam momen berbincang dengan para jurnalis, KSAD juga menjawab pertanyaan soal foto viral spanduk anggota TNI yang mendukung salah satu pasangan calon (paslon). Dia meyakini spanduk tersebut bukan dipasang oleh anggota TNI AD.

"Itu kan disengaja, enggak mungkin tentara yang pasang lah. Terlalu bodoh tentara pasang itu, mana mungkin kita yang buat lah itu. Ya mungkin ada yang coba-coba lah," jelas mantan Pangkostrad ini.

Pihaknya akan merespons jika ada laporan. Bahkan, dia mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi internal jika ada indikasi anggota yang tidak netral.

"Kalau ada tanpa laporan pun, internal kami pun melakukan evaluasi. Ada begitu kami senang juga bisa sampaikan. 'Ini saya punya bukti', kami akan buktikan bahwa kita akan respons cepat," tutup Maruli. (knu)

Baca Juga:

Ganjar Ajak Pendukungnya Raih Kemenangan Hattrick

#Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Seluruh hasil lelang surat suara bekas itu akan disetor ke Kas Negara.
Wisnu Cipto - Senin, 24 Maret 2025
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Indonesia
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
IKEPP adalah instrumen pengukuran untuk memetakan secara kuantitatif dan kualitatif kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
Dwi Astarini - Rabu, 09 Oktober 2024
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
Indonesia
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Para artis yang menjadi ketua timses sebaiknya harus mengerti harapan dan cita-cita masyarakat daerah tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 September 2024
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Berita Foto
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem Fatimah Tania Nadira Alatas berfoto bersama keluarga usai mengikuti Rapat Paripurna pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta masa jabatan 2024-2029 di Gedung DPRD Jakarta, Senin (26/8/2024).
Didik Setiawan - Senin, 26 Agustus 2024
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Indonesia
Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
"Rakyat tidak dapat disalahkan atas pilihannya, apa pun yang mendasari pertimbangannya," urai Puan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Agustus 2024
 Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
Indonesia
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Konstitusi Indonesia telah meletakkan prinsip dasar berdemokrasi yaitu bahwa kedaulatan harusnya berada di tangan rakyat.
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Agustus 2024
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Indonesia
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Mereka perlu diberikan jaminan keselamatan kerja berupa dana santunan kematian hingga beasiswa untuk dua orang anak.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juli 2024
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Indonesia
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Batas waktu untuk caleg terpilih melaporkan harta kekayaannya 21 hari sebelum pelantikan pada 1 Oktober 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juli 2024
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Indonesia
Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik
Tanda terima pelaporan harta kekayaan wajib disampaikan caleg terpilih kepada KPU di masing-masing jajaran paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juli 2024
Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik
Indonesia
KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
Rekapitulasi suara ulang jenis perolehan suara Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 01 Juli 2024
KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
Bagikan