MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Wali Kota Blitar, Muh Samanhudi Anwar yang kini berstatus tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) di Biltar, Jawa Timur (Jatim) tahun anggaran 2018.
Selain politisi Partai Demokrasi Indonedia Perjuangan (PDIP) itu, penyidik KPK juga memperpanjang masa penahanan tersangka lainnya, Bambang Purnomo.
"Perpanjangan penahanan untuk 2 tersangka tindak pidana korupsi, suap terkait proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Kota Blitar," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK, Selasa (4/9) malam.
Menurut Febri, masa penahanan Samanhudi dan Bambang diperpanjang selama 30 hari ke depan terhitung sejak tanggal 5 September 2018. Dengan demikian mereka bakal mendekam di sel tahanan hingga 4 Oktober 2018.
"Perpanjangan penahanan selama 30 hari dimulai dari tanggal 5 September 2018 sampai dengan 4 Oktober 2018," jelas Febri.
Penetapan tersangka terhadap Muh Samanhudi Anwar yang juga menjabat sebagai ketua DPC PDI Perjuangan Blitar, Jatim serta dua tersangka lainnya itu berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (6/6) di Blitar. Dalam OTT ini, Tim Satgas KPK mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya uang sekitar Rp1,5 miliar dan catatan proyek.
Samanhudi diduga menerima suap dari Susilo melalui perantara Bambang sebesar Rp1,5 miliar. Suap ini diduga untuk ijon proyek pembangunan sekolah lanjutan tingkat pertama di Biltar senilai Rp23 miliar.
KPK menyangka Samanhudi dan Bambang yang diduga sebagai penenerima suap melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara Susilo diduga sebagai pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 KUHP. (Pon)