Panitia Kerja (Panja) RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bersama pemerintah telah menyepakati pengaturan tindak pidana korupsi masuk dalam KUHP. Di dalamnya, juga memuat bahwa korupsi masuk dalam tindak pidana khusus (tipidsus).
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif menilai bahwa aturan terkait dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan KPK sebaiknya tidak dimasukan didalam KUHP.
"Kami berpikir bahwa BNN, KPK, kami berharap itu di luar KUHP. Itu harapan kami. Sudah kami sampaikan," kata Laode di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (15/6).
Menurutnya, akan sulit dilakukan perubahan jika aturan mengenai terorisme, korupsi dan narkotika masuk di dalam KUHP. Pasalnya, obyek permasalahan ketiganya dinamis.
"Karena untuk beberapa hal perkembangannya itu sangat dinamis. Kalau di dalam KUHP untuk melakukan perubahan itu sangat sulit, karena KUHP itu kodifikasi," tandas Laode.
Sebelumnya, KPK sudah menyatakan keberatan kepada DPR. Bahkan, lembaga antirasuah itu sudah tiga kali mengirimkan surat keberatan ke Senayan.
Melalui surat itu, KPK menjelaskan bahwa korupsi tergolong kejahatan luar biasa (extraordinary crime), bukan tindak pidana khusus (tipidsus). Namun, saat ini pengambilan keputusan terkait hal itu sudah dilakukan pada Selasa, (13/6) lalu. KPK pun tetap berkukuh pada pendiriannya. (Pon)
Baca juga berita lain terkait KPK di: Kasus Keterangan Palsu Sidang E-KTP, KPK Periksa Sopir Markus Nari