KPK Kembali Periksa Gus Yaqut, Dalami Kerugian Negara Kasus Kuota Haji 2024
Rabu, 17 Desember 2025 -
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut terkait dugaan korupsi pengelolaan kuota haji 2024. Pemeriksaan berlangsung pada Selasa (16/12) dan menjadi kali kedua sejak perkara tersebut resmi naik ke tahap penyidikan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan kali ini difokuskan pada pendalaman perhitungan dugaan kerugian keuangan negara. Proses penghitungan tersebut dilakukan bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan menjadi bagian penting dalam penguatan konstruksi perkara.
“Pemeriksaan kepada para saksi difokuskan terkait dengan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan BPK,” kata Budi di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/12).
Selain Gus Yaqut, penyidik KPK juga memeriksa sejumlah saksi dari asosiasi penyelenggara ibadah haji. Menurut Budi, keterangan para saksi diperlukan untuk melengkapi informasi yang sebelumnya telah diperoleh penyidik.
“Pemeriksaan terkait dengan penghitungan kerugian keuangan negara ini menjadi pelengkap dari puzzle-puzzle informasi dan keterangan yang sebelumnya sudah didapatkan oleh penyidik,” ujarnya.
Baca juga:
KPK Buka Peran Eks Menag Gus Yaqut dkk Sampai Akhirnya Dilarang Keluar Negeri
Budi menjelaskan, penyidik mendalami asal muasal tambahan kuota haji 2024 sebanyak 20.000 kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Tambahan kuota tersebut sejatinya bertujuan untuk memangkas panjang antrean ibadah haji reguler di Indonesia, namun dalam pelaksanaannya diduga terjadi penyimpangan.
Dalam proses penyidikan, KPK juga melakukan pengecekan langsung ke Arab Saudi untuk meninjau fasilitas haji. Temuan di lapangan tersebut kemudian dikonfirmasi kepada Gus Yaqut dan para saksi lainnya guna memastikan kesesuaian fakta.
“Hal tersebut menjadi pengayaan dalam proses penyidikan agar konstruksi perkara ini utuh. Mulai dari awal proses diskresi yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, pembagian kuota, hingga adanya dugaan aliran uang kepada oknum-oknum di Kementerian Agama,” ujar Budi.
Baca juga:
Diperiksa 8 Jam oleh KPK, Eks Menag Yaqut Irit Bicara soal Kasus Kuota Haji
Seperti diketahui, KPK memulai penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji pada 9 Agustus 2025. Dua hari berselang, tepatnya 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Pada saat yang sama, KPK juga melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap tiga orang, yakni mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku mantan staf khusus Menag, serta Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji Maktour.
Selain pencegahan, KPK telah menggeledah sejumlah lokasi, di antaranya rumah kediaman Yaqut di Condet, Jakarta Timur, kantor agen perjalanan haji dan umrah di Jakarta, rumah ASN Kementerian Agama di Depok, hingga ruang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama.
Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita berbagai barang bukti yang diduga terkait perkara, mulai dari dokumen, barang bukti elektronik (BBE), hingga kendaraan roda empat dan properti. (Pon)
