MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menegaskan tidak pernah meminta Gubernur Jambi Zumi Zola untuk membuka acara pencegahan korupsi yang dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Jambi.
Kehadiran Zumi dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi itu menuai kritik. Pasalnya, Zumi menyandang status sebagai tersangka dugaan suap sejumlah proyek di Dinas PU Provinsi Jambi.
"Apakah KPK yang meminta yang bersangkutan membuka acara, saya tegaskan KPK tidak pernah meminta yang bersangkutan untuk membuka acara," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat dikonfirmasi, Rabu (21/3).
Alex menegaskan, tidak ada kepentingan apapun dibalik pertemuan pegawai KPK dengan Zumi Zola. Dia memastikan proses hukum terhadap Zumi akan terus berjalan.
"Proses hukum terhadap yang bersangkutan tetap berjalan. Upaya pencegahan dan perbaikan tata kelola pemerintahan di Pemprov Jambi juga terus berjalan," tuturnya.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik KPK yang melibatkan Gubernur Jambi Zumi Zola untuk membuka acara Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Jambi, Senin (19/3).
Peneliti ICW Adnan Topan Husodo menilai, kegiatan pencegahan korupsi dari KPK yang dibuka Zumi sangat memalukan. Pasalnya, Zumi merupakan tersangka korupsi terkait proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Dia ditetapkan sebagai tersangka pada akhir Januari 2018 lalu.
"Hal yang paling memalukan dan sangat ironis adalah kegiatan KPK ini dibuka dan dihadiri oleh Zumi Zola, Gubernur Jambi yang berstatus sebagai tersangka dari KPK," ujar Adnan dalam siaran pers yang diterima MerahPutih.com, Rabu (21/3).
Menurut Adnan, kegiatan pencegahan korupsi yang dibuka oleh tersangka korupsi justru akan merusak citra KPK. Dia menyebut KPK teledor meminta tersangka korupsi membuka acara dan melibatkannya dalam satu forum antikorupsi.
Atas kejadian tersebut, ICW meminta KPK menghentikan kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan bersama dengan Pemprov Jambi tersebut.
Selain itu, ICW juga meminta KPK untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan dan manjerial di internal agar kejadian serupa tidak terjadi dimasa mendatang. (Pon)