MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik KPK yang melibatkan Gubernur Jambi Zumi Zola untuk membuka acara Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Jambi, Senin (19/3).
Peneliti ICW Adnan Topan Husodo menilai, kegiatan pencegahan korupsi dari KPK yang dibuka Zumi sangat memalukan. Pasalnya, Zumi merupakan tersangka korupsi terkait proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Dia ditetapkan sebagai tersangka pada akhir Januari 2018 lalu.
"Hal yang paling memalukan dan sangat ironis adalah kegiatan KPK ini dibuka dan dihadiri oleh Zumi Zola, Gubernur Jambi yang berstatus sebagai tersangka dari KPK," ujar Adnan dalam siaran pers yang diterima MerahPutih.com, Rabu (21/3).
Menurut Adnan, kegiatan pencegahan korupsi yang dibuka oleh tersangka korupsi justru akan merusak citra KPK. Dia menyebut KPK teledor meminta tersangka korupsi membuka acara dan melibatkannya dalam satu forum antikorupsi.
"Sangatlah tidak mungkin tersangka atau pelaku korupsi akan sungguh-sungguh membantu KPK ataupun berperang melawan korupsi," tegasnya.
Atas kejadian tersebut, ICW meminta KPK menghentikan kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan bersama dengan Pemprov Jambi tersebut.
Selain itu, ICW juga meminta KPK untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan dan manjerial di internal agar kejadian serupa tidak terjadi dimasa mendatang.
"KPK juga sebaiknya melakukan pemeriksaan terhadap pegawai atau pejabat KPK yang menjadi penanggung jawab kegiatan tersebut atas dugaan melanggar undang-undang dan Peraturan Kode Etik di KPK," ujarnya.
Dalam pasal 37 UU KPK, kata Adnan, pegawai yang bertugas di KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK dengan alasan apa pun.
"Dalam Pasal 66 UU KPK bahkan menyebutkan adanya ancaman pidana hingga 5 tahun penjara terhadap pelanggaran pasal 37 tersebut," pungkasnya. (Pon)