MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang membidik keterlibatan pihak-pihak lain yang menerima aliran uang suap dari proyek Meikarta. Uang suap tersebut diberikan dalam bentuk pelesiran untuk sejumlah anggota DPRD Bekasi dan keluarganya.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi uang suap proyek Meikarta tidak hanya mengalir ke sejumlah pihak yang saat ini sudah menjadi terdakwa. Namun, suap tersebut juga mengalir ke anggota DPRD Bekasi.
"Kenapa di dakwaan saat ini untuk para penerima itu belum dimasukkan misalnya rincian dari dugaan penerimaan oleh anggota DPRD, karena dalam konteks dakwaan saat ini fokus KPK adalah membuktikan adanya dugaan suap terkait dengan pengurusan perizinan Meikarta," kata Febri saat dikonfirmasi, Kamis (28/2).
Febri menjelaskan, dugaan adanya fasilitas serta uang plesiran dari proyek Meikarta untuk anggota DPRD Bekasi berbeda konstruksi dengan pengurusan izin yang menjerat mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin dan anak buahnya.
Sebab, anggota DPRD Bekasi diduga menerima suap berupa plesiran ke luar negeri berkaitan dengan proses perubahan aturan tata ruang untuk proyek Meikarta. Namun, Febri masih enggan mengungkap pengembangan kasus ini karena masih belum di tingkat penyidikan.
"Apakah sudah dilakukan penyelidikan atau belum, sampai saat ini info tersebut belum bisa saya sampaikan karena prosesnya belum di tingkat penyidikan," ungkap Febri.
Meskipun demikian, Febri memastikan, pihaknya bakal mengusut keterlibatan pihak lain di kasus suap proyek Meikarta. Menurut Febri, pihaknya masih mengembangkan perkara ini dan membuka peluang untuk menjerat tersangka lainnya
"Yang lain akan tetap kami kembangkan sepanjang nanti teruji di fakta persidangan. dan memang bukti-buktinya dapat dicermati lebih lanjut," pungkas Febri.
KPK sendiri telah memeriksa sejumlah anggota DPRD Bekasi terkait aliran uang proyek Meikarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan KPK, ada 14 legislator Bekasi yang sudah dikantongi keterangannya sebagai saksi.
14 anggota DPRD Bekasi tersebut yakni, Taih Minarno; Sunandar; Daris; Mustakim; Abdul Rosid Sargan; H Sarim Saepudin; Haryanto; Suganda Abdul Malik; Nyumarno; Edi Kurtubi Udi; Yudi Darmansyah; Kairan Jumhari Jisan; Namat Hidayat; serta H Anden Saalin Relan.
Dalam perkara ini, KPK menemukan ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Sebab, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) seluas 84,6 hektar. Namun pada kenyataannya, Meikarta mengiklankan dan akan membangun proyeknya seluas 500 hektar.
Oleh karenanya, KPK menduga ada pihak yang sengaja merubah aturan tata ruang dan wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi. Diduga, aturan tersebut sengaja dirubah oleh anggota DPRD Bekasi serta sejumlah pihak untuk memuluskan kepentingan dalam menggarap proyek Meikarta. (Pon)