MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil sejumlah pihak untuk mendalami proses pembahasan anggaran proyek pengadaan satelit monitoring pada Badan Keamanan Laut (Bakamla).
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, sejumlah anggota DPR sudah masuk daftar pihak yang bakal diperiksa penyidik KPK. Selain unsur legislatif, penyidik juga akan mendalami keterangan pihak Bakamla.
"Karena kita masuk pada proses pembahasan anggaran, pengembangannya ya dengan menetapkan satu tersangka, maka tentu orang-orang yang mengetahui itu kita panggil, baik itu dari Bakamla atau dari DPR," kata Febri saat dikonfirmasi, Selasa (27/2).
Namun, Febri belum mau menyebut siapa-siapa saja yang sudah masuk list pihak yang bakal diperiksa penyidik KPK. Febri hanya menegaskan, pemeriksaan terhadap saksi merupakan kebutuhan penyidik dalam mendalami lebih lanjut dugaan sengkarut dalam pembahasan anggaran tersebut.
"Fakta sidang kita pelajari dan disidang itu kan ada banyak saksi, ada keterangan tersangka, ada keterangan mantan terpidana juga, nanti kita akan lihat kesesuai satu dengan lain. Kita harus cek juga dengan keterangan-keterangan yang lain," jelas Febri.
Selain itu, lembaga antirasuah juga masih memburu narasumber Bakamla, Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi. Pasalnya, penyidik KPK membutuhkan keterangan Ali Fahmi untuk mendalami keterlibatan para anggota DPR penerima suap proyek pengadaan satelit monitoring Bakamla.
"(Ali Fahmi) masih dicari. Kita masih terus mencari. Karena keterangannya dibutuhkan," tandasnya.
Menurut Febri, tim penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk proses penyidikan kasus ini. Meski begitu, pihaknya juga akan mendalami keterlibatan para anggota DPR lainnya lewat fakta-fakta persidangan.
"Bukti-bukti harus dikumpulkan dulu setelah penyidikan ini, (baru) diteruskan, kita lihat dululah fakta-fakta persidangan," ungkap Febri.
Sebagai informasi, terdapat sejumlah nama anggota DPR yang disebut menerima suap terkait proyek pengadaan alat satmon pada Bakamla. Mereka yakni, Politikus PDI Perjuangan, TB. Hasanuddin dan Eva Sundari; Politikus Golkar, Fayakhun Andriadi; serta dua Politikus NasDem, Bertus Merlas dan Donny Priambodo.
Hal tersebut terungkap ketika Direktur PT Melati Technofo Indonesia (PT MTI), Fahmi Darmawansyah bersaksi untuk terdakwa mantan pejabat Bakamla, Nofel Hasan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, beberapa waktu lalu.
Dalam kesaksiannya, Fahmi mengakui pernah memberikan uang sebesar Rp24 miliar atau enam persen dari nilai total proyek alat satmon Bakamla sebesar Rp400 miliar kepada Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi selaku narasumber Bakamla.
Uang tersebut diduga telah disalurkan Ali Fahmi kepada sejumlah anggota DPR untuk meloloskan anggaran proyek Bakamla ini. Namun, KPK belum dapat mendalami lebih lanjut keterangan dari Ali Fahmi. Sebab, Fahmi hingga hari ini belum diketahui keberadaan.
Sementara itu, terdapat salah satu anggota DPR asal Golkar, Fayakhun Andriadi, yang namanya muncul di persidangan dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. KPK tak menutup kemungkinan akan kembali menetapkan tersangka baru lainnya dalam kasus ini. (Pon)