Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir Sebut Jokowi Ingin Ada Dialog
Selasa, 27 Juni 2017 -
Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Bachtiar Nasir mengklaim Presiden Joko Widodo telah menugaskan Menko Polhukam Wiranto untuk menjembatani komunikasi antara GNPF-MUI dengan pemerintah.
Presiden Jokowi, menurut Bachtiar, sebenarnya sudah berkeinginan melakukan pertemuan dengan GNPF-MUI saat Aksi Bela Islam 411, November 2016.
"Kenapa ini kami pertegas, karena presiden sempat tiga kali berkata gini, 'seandainya ada dialog antara kita di 411, nggak ada 212, nggak ada ini-ini'," ungkapnya saat konferensi pers di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (27/6).
Presiden, kata Bachtiar, menyampaikan hal itu seusai mendengar pandangan dari GNPF-MUI ketika acara 'Open House' di Istana Negara, Jakarta, Minggu (25/6).
Bachtiar menjelaskan, Jokowi telah memerintahkan Menko Polhukam Wiranto untuk menjembatani komunikasi Pemerintah dengan GNPF-MUI.
"Presiden sudah instruksikan untuk urusan GNPF-MUI dan gerbong di belakangnya lewat Menko Polhukam," kata Bachtiar.
Lebih lanjut Bachtiar mengatakan presiden ingin ada dialog.
"Ini menunjukan dialog jadi kebutuhan kita bersama," pungkas Bachtiar.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan dalam pertemuan ini, GNPF MUI minta ada fasilitas jalur komunikasi dengan Istana. Menurut Pratikno, Presiden bersedia menerima GNPF karena saat itu memang waktunya untuk open house, jadi siapa pun bisa datang ke istana.
Dijelaskan, inisiatif pertama dari silaturahim tersebut datang dari GNPF yang menghubungi Menteri Agama. Kemudian Menteri Agama Agama berkomunikasi dengan Mensesneg yang membawa informasi dari GNPF ke Presiden. (Pon)
Baca juga berita terkait pertemuan GNPF-MUI dengan Presiden Jokowi di: GNPF MUI Bertemu Presiden, FPI: Habib Rizieq Sangat Bersyukur