Ketidakhadiran Jokowi di Wakatobi Tanda Buruknya Komunikasi Istana

MerahPutih Nasional - Presiden Joko Widodo tidak menghadiri konferensi internasional kepala daerah se Asia Pasifik yang dihelat di Wakatobi, Sulawesi Tenggara pada tanggal 5-7 September silam. Ketidakhadiran orang nomor satu di Indonesia diduga kuat karena koordinasi buruk pihak istana.

La Ode Kiyamu tokoh adat masyarakat Wakatobi mengaku kecewa dengan absennya bekas Gubernur DKI Jakarta dalam simposium internasional yang dihelat di Wakatobi. Padahal sejak pagi hingga sore hari ratusan warga sudah berbondong-bondong menunggu kedatangan Presiden Joko Widodo, namun kepala pemerintahan yang akrab disapa Jokowi tidak datang.

"Kami benar-benar kecewa atas ketidakhadiran presiden dalam kegiatan bertaraf internasional yang dihadiri sekitar 200-an kepala daerah dari negara-negara se-Asia Pasifik kata La Ode Kiyamu, Selasa (8/9).

Sementara itu analis sosial dan politik Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menyayangkan ketidakhadiran Presiden Joko Widodo dalam forum konferensi internasional tersebut.

Menurut dia, kekecewaan para delegasi dan masyarakat Wakatobi bisa dipahami karena masyarakat dan pihak penyelenggara tentu sudah mempersiapkan acara tersebut sejak beberapa bulan lalu, bahkan mungkin satu tahun lalu sudah dipersiapkan mengingat kegiatan ini merupakan agenda besar yang bertaraf internasional.

"Sayang sekali, presiden tidak hadir, padahal forum tersebut sangat strategis yang semestinya bisa dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama antar pemerintah daerah yang saling menguntungkan," kata Karyono saat dihubungi terpisah.

Lebih jauh aktivis penggiat dan pemikir kebangsaan ini menyatakan, ketidakpastian dan ketidakjelasan soal kehadiran presiden dalam forum internasional ini menujukkan buruknya koordinasi dan komunikasi birokrasi di pihak istana.

Semestinya, lanjut dia, presiden datang atau tidak dalam agenda tersebut tetap harus ada keputusan resmi melalui surat dari pihak sekretariat negara (setneg) atau lembaga lain yang berwenang, tidak cukup melalui lisan apalagi melalui pesan singkat atau telepon.

"Ketidakhadiran presiden dalam suatu acaramemang bisa dipahami karena alasan tertentu, tetapi harus ada keputusan yang pasti dan resmi dari instansi pemerintah, yang biasanya dikeluarkan oleh Kementerian Sekretaris Negara," tandas Karyono.

Di sudut lain Bupati Wakatobi, Hugua saat ditanya wartawan mengatakan bahwa ia tidak mendapatkan konfirmasi langsung terkait ketidak hadiran orang nomor satu di Indonesia itu.

Hugua mengaku sudah tiga kali menyurati Presiden. Dalam surat tersebut ia meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk hadir dalam pertemuan internasional yang dihadiri 176 kepala daerah se-Asia Pasifik. Surat terakhir yang dikirimkan olehnya pada tanggal 9 Agustus 2015, namun hingga hari pelaksanaan tidak ada balasan resmi dari pihak istana.

"Tidak ada jawaban resmi tersurat kecuali informasi lisan melalui telepon yang tidak bisa dijadikan pegangan,” terang Hugua saat dikonfirmasi baru-baru ini.

Menurut Hugua, Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan ke Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk melakukan kunjungan kerja peninjauan proyek-proyek strategis di Wakatobi yang dituangkan dalam RPJMN 2015/2019 dimana Wakatobi dinyatakan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bidang pariwisata bahari sekaligus membuka Konferensi Kepala Daerah se-Asia Pasifik.

Namun demikian, mantan ketua tim sukses pasangan Jokowi – JK untuk wilayah Sulawesi Tenggara ini mengaku memahami dan memaklumi ketidakhadiran presiden. Menurut Hugua, tidak hadirnya presiden dikarenakan ada tugas negara yang lebih penting.

“Sebaiknya masalah ini jangan dibesar-besarkan, saya pribadi sangat memaklumi bila presiden tidak bisa hadir karena pasti ada tugas negara yang lebih penting," tandas Hugua.

Untuk diketahui sebanyak 176 kepala daerah se-Asia Pasifik datang menghadiri pertemuan internasional di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Acara internasional itu bertajuk Asia Pacific Conference on Local Goverment Voices Toward Habibat III On a New Urban.

Selain itu sebanyak 36 kepala daerah dari dalam negeri juga hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam pertemuan tersebut menghasilkan 8 butir kesepakatan dan diberi nama "Komitmen Wakatobi".

Delapan butir kesepakatan yang merupakan komitmen bersama para gubernur, bupati dan walikota se-kawasan Asia Pasifik itu berisi antara lain seluruh kepala daerah berkomitmen menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan secara berkelanjutan, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, mengatasi masalah urban kota secara berkelanjutan dan mewujudkan masyarakat rendah karbon.

Selain itu, bersepakat menyediakan lingkungan kota yang layak untuk kehidupan masyarakat, berinvestasi di bidang infrastruktur dan sumber daya manusia, mereformasi jabatan struktural dalam pemerintahan, memobilisasi sumber daya lokal untuk kesejahteraan masyarakat dan persiapan menghadapi bencana akibat perubahan iklim.

BACA JUGA:  

Ambisi Hugua Jadikan Wakatobi Kawasan Wisata Bahari Internasional 

Ada Dugaan Sabotase agar Jokowi Tidak Datang ke Wakatobi 

Presiden Jokowi Harus Hadiri Pertemuan Kepala Daerah se-Asia Pasifik di Wakatobi