Kemelut PT Freeport dengan pemerintah Indonesia masih berbuntut panjang. Hari ini, Kamis (23/3) ratusan karyawan PT Freeport yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Peduli Freeport (GSPF) melakukan aksi di Mimika. Mereka mengancam akan menutup kantor Sentra Pemerintahan Kabupaten Mimika.
Ratusan karyawan Freeport itu menuntut pemerintah untuk menormalisasikan kembali PT Freeport. Sebagaimana dilansir Antara, salah satu juru bicara GSPF mematok tenggat waktu kepada pemerintah pusat.
"Kami akan tutup kantor sentra pemerintahan kalau pemerintah pusat tidak segera normalisasi kembali Freeport hingga 120 hari batas waktu berakhir," kata Mikhael Adii, juru bicara aksi demo saat menyampaikan orasi di halaman kantor Sentra Pemerintah Kabupaten Mimika, di Timika, Kamis.
Mereka juga mengungkapkan kekecewaan lantaran menilai Bupati Mimika Eltinus Omaleng tidak konsisten mengikuti kesepakatan bersama untuk menyampaikan aspirasi mereka pada aksi demo pertama pada 17 Februari lalu yang dipusatkan di kantor Sentra Pemerintah Kabupaten Mimika.
"Kami kecewa dengan Pak Bupati. Ia pergi sendiri ke Jakarta dan memperjuangkan kepentingan pribadi dengan minta saham. Bupati malah katakan tidak mengenal kami," tuturnya.
Pendemo yang juga terdiri dari keluarga dan istri karyawan tersebut hanya menyampaikan orasi selama kurang lebih 30 menit dan langsung konvoi dengan kendaraan roda dua dan empat menuju bundaran Timika Indah, jalan Budi Utomo dikawal aparat kepolisian Timika.
Aparat Kepolisian Resor Mimika, Papua terus mengantisipasi isu rencana penutupan sejumlah fasilitas publik termasuk Bandara Mozes Kilangin Timika sebagai dampak dari permasalahan yang terjadi di PT Freeport Indonesia.
Kabag Ops Polres Mimika Komisaris Polisi I Nyoman Punia di Timika, Kamis, mengatakan hingga kini Polres Mimika belum mendengar rencana penutupan fasilitas publik termasuk Bandara Timika dan Kantor Bupati Mimika oleh massa yang tergabung dalam wadah "Gerakan Solidaritas Peduli Freeport".
"Kalau informasi itu kami belum terima. Kalau memang benar, kami mengimbau agar jangan melakukan hal-hal yang dapat merugikan semua pihak. Sebab fasilitas umum seperti Bandara, perkantoran pemerintah dan lainnya itu semua orang berhak menggunakannya," ujar Kompol Nyoman.
Di lokasi itu, massa lainnya yang berasal dari karyawan PT Freeport dan perusahaan-perusahaan subkontraktornya serta perwakilan masyarakat sudah menunggu untuk bergabung dalam aksi demonstrasi.
"Kami memperkirakan jumlah peserta aksi demonstrasi Gerakan Solidaritas Peduli Freeport sekitar 1.200 - 1.500 orang. Kami mengimbau agar mereka menyampaikan aspirasi secara damai dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban," ujar Nyoman.
Juru bicara Gerakan Solidaritas Peduli Freeport Frederic Magai meminta pemerintah segera memberi kepastian terhadap kelangsungan operasi pertambangan PT Freeport di Tembagapura, Mimika, Papua agar tidak ada lagi karyawan yang di-PHK dan dirumahkan (forelock).
Gerakan Solidaritas Peduli Freeport juga mengecam oknum-oknum yang mengatasnamakan masyarakat adat Suku Amungme dan Kamoro di Mimika yang secara diam-diam ke Jakarta melakukan negosiasi dengan pemerintah untuk menuntut bagian saham dan kepentingan politis lainnya.
"Kalau ada kelompok yang berseberangan dengan kami hadir dalam aksi ini, silakan keluar dari barisan. Kami tidak mau perjuangan kami yang murni ini dikotori oleh kepentingan-kepentingan tertentu," kata Frederic.
Hingga berita ini diturunkan, massa Gerakan Solidaritas Peduli Freeport masih terus menggelar orasi di Bundaran Timika Indah.