Merahputih.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mempertanyakan pengusutan peristiwa kerumunan massa pendukung Rizieq Shihab di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saat tiba di Tanah Air dari Arab Saudi.
Ia mempertanyakan mengapa polisi tidak mengusut peristiwa kerumunan massa pendukung Rizieq di bandara yang berlokasi di Provinsi Banten itu. Padahal, disana ada perangkat daerah sepertk Bupati dan Gubernur.
Baca Juga:
Sri Mulyani: Jika Ingin Ekonomi Pulih, Jangan Remehkan COVID-19
"Makanya jadi pertanyaan," tegas pria yang akrab disapa Kang Emil ini kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Rabu (16/12).
Di negara hukum seperti Indonesia, semua pihak memiliki kesetaraan di mata hukum. Kang Emil pun menyesalkan, akibat kekisruhan Rizieq yang berlarut-larut, ada pihak-pihak yang akhirnya harus kehilangan jabatan.
"Jabatan bukan hal segalanya, ini bisa dikasih Allah, dicabut juga tidak ada masalah," ungkapnya.
Ridwan Kamil juga menekankan bahwa provinsi yang dipimpinnya berbeda dengan DKI Jakarta. Provinsi Jabar merupakan daerah otonom. "Itu harap dipahami," tegasnya lagi.
Karena merupakan daerah otonom, maka acara-acara lokal yang digelar di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jabar menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.
Oleh karenanya, kasus kerumunan massa pendukung Rizieq di Megamendung, Kabupaten Bogor yang menyeret dirinya diperiksa Polda Jabar sebenarnya tanggung jawab Pemerintah dan Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 Kabupaten Bogor.
Baca Juga:
Pekerjaan Besar Vaksinasi COVID-19
"Tapi, secara moral ini tanggung jawab sebagai Gubernur. Kalau secara aturan perundang-undangan ini harus adil dan proporsional," tandasnya
Seperti diketahui, Polda Jabat telah memanggil sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Bogor untuk dimintai klarifikasi terkait kerumunan massa Rizieq di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. (Knu)