MerahPutih.com - Juru bicara Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf, Lena Maryana Mukti mengomentari maraknya kepala daerah pendukung Jokowi yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Teranyar, KPK menangkap Bupati Pakpak Bharat, Sumatera Utara melalui OTT.
"Menteri saja yang pembantu presiden, sangat dekat aksesnya ke presiden, ketika hadapi kasus hukum sama sekali tidak ada intervensi dari presiden, apalagi kepala daerah," kata Lena menanggapi tudingan sebagian pihak bahwa kepala daerah yang mendukung Jokowi-Ma'ruf karena kasus hukum tertentu.
Politisi PPP itu menegaskan, sejauh ini Presiden Jokowi sangat tegas kepada siapapun baik kawan maupun lawan, tidak pernah mengintervensi kasus hukum, karena di mata hukum semuanya sama.
"Jadi tuduhan bahwa ini adalah karena ingin berlindung dari jeratan hukum sama sekali tidak terbukti. Kita saksikan sendiri bahwa mereka yang sudah ditetapkan bersalah pasti akan diteruskan," ucap Lena di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/11).
Dia pun mencontohkan, seorang menteri (Idrus Marham) dari partai pengusung Jokowi yang tertangkap KPK. "Kan sama sekali tidak ada intervensi. kalau intervensi kan mestinya 'eh jangan ditetapkan dulu sebagai tersangka'," tambahnya.
Sehingga, TKN meyakini dukungan kepala daerah yang diberikan untuk paslonnya di Pilpres mendatang murni karena program yang dirasakan menyentuh akar rumput.
Di kesempatan yang sama, Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto menegaskan, siapapun yang telah menyatakan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf bukan berarti mendapat garansi kebal hukum.
Dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf, menurutnya, haruslah berdasarkan prestasi, rekam jejak dan program-program petahana yang memang dirasakan oleh masyarakat.
"(Mendapat garansi kebal hukum) itu sebuah persepsi yang salah," ucap Hasto. (Fdi)