MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo menegaskan tak bisa mengintervensi proses hukum yang dihadapi Baiq Nuril dalam perkara kasus UU ITE.
Baiq Nuril didakwa melanggar UU ITE karena lantaran menyebarkan percakapan cabulnya yang melibatkan mantan kepala sekolah SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Akibatnya, Baiq Nuril divonis bersalah dan dihukum enam bulan penjara serta denda sebesar Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Baiq Nuril sudah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait vonis tersebut.
"Ini kasus Baiq Nuril supaya semua tahu. Pertama, tentu kita harus menghormati proses hukum kasasi di MA. Sebagai kepala pemerintahan, saya tidak mungkin intervensi putusan tersebut. Ini harus tahu," ucap Jokowi di Lamongan, Jawa Timur, Senin (19/11).
Melalui kasasi itu, Jokowi berharap akan memenuhi rasa keadilan bagi Baiq Nuril.
"Kita berharap nantinya melalui PK, Mahkamah Agung dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya," ujar Jokowi.
Namun, jika PK Baiq Nuril kandas, maka bisa mengajukan grasi kepada presiden.
"Memang tahapannya seperti itu. Kalau sudah mengajukan grasi ke presiden, nah nanti itu bagian saya," tutur Jokowi.
Jokowi pun berharap Baiq Nuril dapat mengikuti makanisme hukum secara bertahap. (Fdi)