MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo meminta seluruh pejabat pemerintah di pusat dan daerah menjadi pelayan publik membangun perekonomian bangsa.
"Satu hal lagi yang Pak Presiden pesankan benar-benar dibutuhkan sebuah perubahan paradigma atau perubahan mental dan mindset, perubahan mental penguasa menjadi mental pelayan," kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong seperti dilansir Antara, Jumat (5/1).
Menurut Thomas, Presiden menilai pejabat pemerintahan masih ada yang bersikap feodal.
"Bahkan tadi Pak Presiden pakai istilah feodal, kita ini sangat feodal sekali, kita duduk dengan gagah dan megah menganggap diri kita penting, menunggu investor ke kita seolah-olah mereka butuh kita. Kan padahal kita butuh dia," jelasnya.
Kepala Negara, kata Thomas, mengimbau para menteri dan kepala lembaga untuk terus mensosialisasikan perubahan sikap atau mental dari penguasa menjadi pelayan masyarakat.
Kemudian terkait kemudahan perizinan usaha di daerah, Thomas mengatakan pemerintah akan memperbaikinya dengan paket kebijakan ekonomi ke-16 tentang single submission yang akan segera diterbitkan.
Selain itu, pemerintah pusat akan mempertemukan para kepala daerah dengan pimpinan kementerian/lembaga di pusat untuk membahas prioritas serta target investasi di suatu daerah.
Thomas juga mengatakan, kunci keberhasilan pembangunan investasi dan ekonomi di daerah-daerah adalah akuntabilitas atau transparansi dalam suatu proyek investasi.
Pimpinan di daerah maupun kementerian atau lembaga akan bertanggungjawab mengenai proses dan keberhasilan suatu investasi yang masuk ke daerahnya.
"Saya kira satu hal yang sangat membantu kalau bisa kita terapkan yaitu transparansi yang sangat terbuka kepada media dan masyarakat di mana layanan jelek, di mana proyek tidak jalan atau sebaliknya dan investasi sangat-sangat baik dan layanan-layanan sangat bagus. Saya kira itu sebuah insentif atau motivasi bagi pimpinan daerah dan pemda serta kementerian dan lembaga," ujar Thomas.
Presiden Jokowi telah memimpin rapat terbatas mengenai investasi dan perdagangan dengan menekankan pemanfaatan momentum membaiknya situasi ekonomi dan iklim investasi Tanah Air. (*)