Jokowi Minat Ikut TPP, Firmanzah Angkat Bicara
Jumat, 06 November 2015 -
MerahPutih Bisnis - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kunjungan ke Amerika Serikat (AS) bahwa Indonesia akan bergabung dalam Kemitraan Trans Pasifik (TPP), hal tersebut banyak menuai tanggapan berbagai pihak, salah satunya adalah mantan staf khusus presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Firmanzah.
Firmanzah mengatakan, jika saat ini dipaksakan gabung ke TPP maka pemerintah hanya akan membuat perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bangkrut. Sebab salah satu poin dalam perjanjian TPP tidak pernah melibatkan pemerintah ataupun elemen lain selain korporasi besar dalam setiap transaksi. Harus ada kesetaraan kebijakan dan peluang untuk setiap perusahaan yang berinvestasi di negara yang mengikuti TPP.
"Mesin kita Indonesia masih mesin Bajaj, jangan menggunakan standar F1. Kalau kita ingin BUMN masih menjadi aktor penting dalam pembangunan sedangkan TPP tidak ada perbedaan dalam perlakuan, jangan masuk. BUMN harus diberlakukan sama dengan swasta nasional dan global, karena itu poin terpenting di TPP. UKM juga akan diatur," tegasnya di Jakarta, Jumat (6/11).
Hal tersebutlah yang menjadi salah satu alasan pada era SBY menolak mentah-mentah penawaran dari negara Adidaya itu.
Untuk itu dia menyarankan, agar ada pembahasan lebih lanjut antar kementerian terkait untuk membahas rencana bergabung dengan TPP. Salah satu caranya dengan membentuk satuan tugas lintas kementerian.
"Makanya saya menyarankan task force lintas kementerian untuk mengetahui cost and banefit kalau Indonesia ada di TPP. Lalu konsekuensi kalau kita tergabung di TPP," pungkasnya. (Rfd)
Baca Juga:
