Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Berita Indonesia

Jelang Sidang Etik Jenderal LSP, Polri Sahkan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Sidang KKEP Online

Angga Yudha Pratama - 26 menit lalu

Merahputih.com - Polri resmi menerbitkan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 yang membawa pembaruan besar dalam mekanisme sidang etik Polri, yakni membolehkan persidangan digelar secara online atau daring. Aturan baru mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang disahkan pada Senin, 16 November 2026 ini menjadi dasar hukum bagi terduga pelanggar untuk menjalani sidang tanpa harus hadir fisik di ruangan.

Salah satu pertimbangan utama lahirnya Perpol 4 Tahun 2026 adalah mengakomodasi pelaksanaan sidang etik Jenderal LSP, perwira tinggi bintang empat yang terjerat kasus dugaan penyadapan ilegal.

Baca juga:

Jenderal Listyo Bakal Diadili Oleh Polisi Pangkat Sama atau Dua Tingkat Lebih Rendah

Regulasi ini merupakan revisi atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, dengan fokus menyesuaikan aturan kehadiran terduga pelanggar serta komposisi pangkat Majelis Sidang KKEP agar proses penegakan etik tetap berjalan lancar.

Dua Poin Perubahan Utama dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026

Kapolri

Revisi aturan kode etik profesi kepolisian ini merombak dua pasal krusial yang berkaitan langsung dengan teknis persidangan dan syarat kepangkatan hakim etik.

Aspek Pengaturan Pasal Rujukan Ketentuan Baru dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026
Kehadiran Terduga Pelanggar Pasal 59 ayat (2) Dapat hadir secara langsung atau melalui media elektronik (daring) atas persetujuan Ketua KKEP.
Pangkat Anggota Majelis KKEP Pasal 42 ayat (3) Berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar.

1. Sidang Etik KKEP Bisa Digelar Secara Online (Pasal 59 Ayat 2)

Sebelumnya, Pasal 59 ayat (2) mewajibkan terduga pelanggar hadir secara fisik lewat bunyi aturan, “Sidang KKEP wajib dihadiri oleh terduga pelanggar.” Melalui Perpol Nomor 4 Tahun 2026, ketentuan tersebut diperbarui menjadi:

Sidang KKEP wajib dihadiri oleh terduga pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP.

Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa perubahan ini memberikan opsi fleksibel tanpa mengurangi keabsahan jalannya sidang KKEP online.

Artinya ada dua pilihan, terduga pelanggar bisa hadir langsung dalam sidang atau bila pelanggar tidak bisa hadir dalam ruang sidang, bisa menggunakan media elektronik seperti melalui Zoom dengan syarat atas persetujuan Ketua KKEP,

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir.

2. Fleksibilitas Pangkat Anggota Majelis Sidang KKEP (Pasal 42 Ayat 3)

Selain mekanisme persidangan jarak jauh, Perpol 4 Tahun 2026 juga menegaskan ketentuan susunan Majelis Sidang KKEP melalui Pasal 42 ayat (3). Aturan tersebut berbunyi: “Keanggotaan dari KKEP berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dengan pangkat terduga pelanggar.”

Isir menuturkan, ketentuan ini memastikan personel Polri yang berpangkat satu hingga dua tingkat di bawah terduga pelanggar dapat ditunjuk duduk sebagai anggota majelis etik. Mekanisme kepangkatan inilah yang nantinya diterapkan saat Polri menggelar sidang etik Jenderal LSP yang menyandang pangkat jenderal bintang empat.

Jadwal Sidang Etik Jenderal LSP

Penerbitan aturan baru ini tidak lepas dari bergulirnya pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal yang ditangani Bareskrim Polri. Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan empat perwira tinggi (Pati) Polri sebagai tersangka, masing-masing berinisial LSP, AS, EHS, dan SU.

Baca juga:

LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP

Berikut perkembangan proses sidang etik terhadap para tersangka di lingkungan Divisi Propam Polri:

  • Tersangka AS (10 November 2026): Divisi Propam Polri telah menggelar sidang KKEP dan menjatuhkan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Atas vonis tersebut, AS menyatakan mengajukan banding.

  • Tersangka EHS (17 November 2026): Majelis Sidang KKEP kembali menjatuhkan sanksi PTDH kepada EHS. Serupa dengan AS, EHS juga mengambil langkah banding atas putusan pemecatan tersebut.

  • Tersangka Jenderal LSP (Pekan Depan): Pelaksanaan sidang etik untuk jenderal bintang empat ini dijadwalkan berlangsung pada pekan depan, meski Polri belum merinci tanggal pasti maupun daftar anggota majelis yang akan memimpin sidang.

Baca Artikel Asli