Merahputih.com - Jaringan Mahasiswa Anti Korupsi Indonesia (JAMAK Indonesia) mendesak KPK segera menahan Sudirman Said atas tuduhan penerimaan gratifikasi dari sejumlah pihak swasta selama menjabat sebagai menteri ESDM.
Sudirman dinilai telah menerima gratifikasi dari sejumlah pihak swasta, sementara yang dilaporkannya ke KPK hanya sebagiannya saja.
"Berita (pelaporan gratifikasi) ini dianggap mendongkrak citra Sudirman Said. Publik disuguhi cerita sosok menteri yang tidak doyan duit dan anti sogokan. Hiruk-pikuk berlian Rp4 miliar ini bagai mengubur skandal suratnya tertanggal 7 Oktober 2015 kepada petinggi PT Freeport," ujar Koordinator Jamak Indonesia, Saeful di Gedung KPK, Jumat(22/6).
Dalam surat yang dilayangkan kepada petinggi PT Freeport Indonesia itu, menjadi titik awal penerimaan gratifikasi oleh Sudirman Said. Namun Sudirman justru malah enggan membeberkan kepada publik soal siapa nama pengusaha yang telah memberinya hadiah atau janji yang saat itu berlawanan dengan jabatannya.
"Sampai di sini cerita tampaknya belum (bisa) berakhir. Masih ada sisa yang belum tuntas, mentamsil cerita detektif, pengumuman yang setengah-setengah, terutama penundaan pengungkapan jati diri pelaku kejahatan, bisa memberi peluang kepada yang bersangkutan melarikan diri. Atau, minimal, berusaha menghilangkan barang bukti dan menyusun alibi,"jelasnya.
Oleh karenanya, Jamak pun menuntut KPK agar segera melakukan pemeriksaan terhadap Sudirman Said, karena diduga telah menerima gratifikasi, dan mengusut kasus ini sampai tuntas. Terlebih Sudorman Said saat ini tengah maju dalam kontestasi Pilkada Jawa Tengah yang kedepannya bisa mencederai demokrasi negara bilamana ia terpilih menjadi kepala daerah.
"Meminta KPK untuk memanggil KPU RI agar mendiskualifikasi sebagai calon pilgub Jateng,"tandasnya. (*)