MerahPutih.com - Mahkamah Agung (MA) memberhentikan sementara hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Merry Purba dan Panitera pengganti PN Medan Helpandi.
Hal tersebut dilakukan pasca Merry dan Helpandi ditetapkan sebagai tersangka suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Untuk hakim ad hoc MP kita berhentikan sementara dulu. Tim kami minta info dengan KPK dan rekan-rekan PN Medan dan panitera pengganti H kita lakukan pemberhentinan sementara," kata Wakil Ketua MA bidang non Yudisial, Sunarto dalam jumpa pers bersama Ketua KPK, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (7/9).
KPK melakukan OTT dengan mengamankan delapan orang yang terdiri dari hakim dan panitera PN Medan, Sumatera Utara, Selasa (28/8).
Namun, MA belum memberhentikan sementara Ketua PN Medan, Marsuddin Nainggolan, Wakil Ketua PN Medan, Wahyu Prasetyo Wibowo, dan panitera pengganti PN Medan Oloan Sirait. Pasalnya mereka belum berstatus sebagai tersangka.
"Sedangkan yang lain tidak berani untuk pemberhentian sementara," imbuh Sunarto.
Lembaga antirasuah resmi mentetapkan Merry, Helpandi, Direktur PT Erni Putra Terari, Tamin Sukardi serta orang kepercayaan Tamin, Hadi Setiawan. Merry diduga menerima uang suap sebesar Sin$280 ribu dari Tamin Sukardi selaku terdakwa korupsi penjualan tanah yang masih berstatus aset negara.
Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo pemberian uang kepada Merry diduga untuk mempengaruhi putusan majelis hakim. Merry diketahui merupakan salah satu hakim yang menangani perkara tersebut.
Dalam putusan yang dibacakan pada 27 Agustus 2018, Tamin divonis 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan dan uang pengganti Rp132 miliar.
Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 10 tahun pidana penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan dan uang pengganti Rp132 miliar.
"Hakim MP yang merupakan salah satu anggota majelis hakim menyatakan dissenting opinion dalam vonis tersebut," kata Agus.
Atas perbuatannya, Merry selaku penerima bersama Helpandi dijerat dengan Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dnegan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sedangkan Tamin dan Hadi sebagai pemberi dikenakan Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) a atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)