MERAHPUTIH.COM — ANGGOTA Dewan Pertimbangan Presiden Bambang Soesatyo alias Bamsoet menilai capaian dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi modal untuk memperkuat kemandirian bangsa. Namun, besarnya investasi dan sejumlah program strategis pemerintah masih harus dibuktikan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bamsoet menyebut realisasi investasi mencapai Rp 3.923,2 triliun dan menyerap sekitar 5,4 juta tenaga kerja. Dari jumlah tersebut, 51,8 persen penyerapan tenaga kerja disebut mengalir ke luar Pulau Jawa. Meski demikian, besarnya nilai investasi tidak serta-merta menjamin masyarakat memperoleh pekerjaan layak dan pendapatan yang memadai. Kualitas lapangan kerja, tingkat upah, serta keberlanjutan pekerjaan menjadi faktor penting untuk mengukur dampak investasi terhadap kehidupan masyarakat.
“Investasi triliunan rupiah harus menghasilkan pekerjaan yang layak, upah yang baik, dan kesempatan usaha bagi masyarakat,” kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/10).
Pernyataan tersebut menempatkan kualitas hasil investasi sebagai pekerjaan rumah pemerintah. Hal itu mengingat keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya modal yang masuk, tetapi juga dari seberapa jauh manfaatnya dirasakan pekerja dan pelaku usaha di daerah.
Baca juga:
Di Tengah Isu MSCI, OJK Yakinkan Pasar Modal Tempat Investasi Jangka Panjang Masyarakat Indonesia
Di sektor pangan, Bamsoet menyoroti produksi beras nasional yang mencapai 34,69 juta ton serta penyederhanaan distribusi pupuk bersubsidi. Namun, peningkatan produksi perlu berjalan beriringan dengan keterjangkauan harga pangan bagi konsumen dan kesejahteraan petani sebagai produsen.
Sementara itu, penerapan biodiesel B50 dan pengurangan ketergantungan terhadap impor solar diproyeksikan menghasilkan penghematan devisa hingga Rp 170 triliun. Proyeksi tersebut masih perlu dibuktikan melalui pelaksanaan kebijakan serta dampaknya terhadap ketahanan energi dan beban ekonomi masyarakat.
Di bidang sosial, pemerintah memperluas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut menjangkau 57 juta penerima manfaat. Layanan Cek Kesehatan Gratis juga dilaporkan telah diakses 106,3 juta masyarakat.
Besarnya jangkauan program tersebut perlu diikuti evaluasi mengenai kualitas layanan, ketepatan sasaran, dan efektivitas penggunaan anggaran. Jumlah penerima manfaat saja belum cukup untuk menggambarkan keberhasilan program apabila dampaknya terhadap kesehatan dan pemenuhan gizi belum terukur secara menyeluruh.
Bamsoet juga menekankan pentingnya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum untuk menekan kemiskinan. Angka kemiskinan yang tercatat sebesar 8,07 persen menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan dalam menilai sejauh mana pertumbuhan ekonomi telah menjangkau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Dengan berbagai capaian yang disampaikan, tantangan pemerintahan Prabowo pada tahun-tahun berikutnya bukan hanya mempertahankan angka pertumbuhan dan realisasi program, melainkan memastikan pembangunan menghasilkan pekerjaan berkualitas, pangan terjangkau, layanan publik yang efektif, serta penurunan kemiskinan yang nyata.(knu)
Baca juga:
Investasi Jakarta Capai Rp173,6 Triliun hingga Semester I 2026, Tertinggi di Indonesia