Ini Syarat Utama yang Harus Dipenuhi Pemerintah jika Ingin Lockdown
Senin, 30 Maret 2020 -
MerahPutih.com - Pengamat politik Muhammad AS Hikam menilai, upaya lockdown yang dilakukan tanpa perencanaan matang bisa menimbulkan masalah.
Menurut Hikam, hal utama yaitu pemerintah harus mempersiapkan ketersediaan jaminan pangan dan obat kepada rakyat yang terdampak.
Baca Juga:
"Pemerintah yang siap memberikan jamsos kepada rakyat, termasuk kesediaan bahan pangan dan pengobatan, termasuk tes cepat (rapid test) untuk publik," kata Hikam dalam keterangannya, Senin (30/3).
Mantan Menteri di era Prsesiden keempat Abdurahman Wahid ini menambahkan, rakyat juga mesti diyakinkan bahwa hidup mereka bakal baik-baik saja hampir seluruh akses ditutup.
"Rakyat yang punya kepercayaan (trust) kepada pemerintah bahwa mereka tidak akan dibiarkan kleleran (hilang arah) alias nestapa selama lockdown berlaku," jelas Hika.
Jika dua syarat tersebut dipenuhi, baru pemerintah dan masyarakat sipil bekerja sama melaksanakan kebijakan itu.
"Tentu saja mesti diiringi sanksi yang tegas," jelas Hikam.
Hikam menganggap, syarat tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemerintah dan warga di Tiongkok. Namun, tidak dipenuhi di Italia hingga membuat banyak korban meninggal.
"Pemerintah Tiongkok berhasil dengan cepat menurunkan dan bahkan menyetop penyebaran COVID-19, sedang pemerintah Italia masih belum sekuat RRT, kendati mulai ada penurunan jumlah kasus COVID-19," jelas Hikam.
Hikam meminta pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah, segera menyatukan dan memfokuskan pikiran dan kerja untuk keselamatan nyawa warganya.
"Tunda dulu proyek yang menghabiskan anggaran tetapi tak berdampak bagi penanggualngan bencana wabah COVID-19," jelas Hikam.
Ia mengingatkan bahwa melindungi setiap warganegara dan penduduk Indonesia adalah amanat konstitusi.
"Mengabaikannya dengan alasan apa pun, wajib hukumnya ditolak dan digugat oleh rakyat. Dan pemerintah yang abai akan kehilangan legitimasinya di mata rakyat," tutup Hikam.
Seperti diketahui, jumlah penderita COVID-19 di tanah air kembali bertambah 129 pasien. Sehingga kini menjadi 1.414 yang positif.
Baca Juga:
DPR Janji Awasi dan Kawal Pemerintah Dalam Penanganan COVID-19
Jubir Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto menjelaskan, korban yang meninggal juga mengalami penambahan.
"Bertambah delapan sehingga menjadi 122 orang pasien yang meninggal," kata Yurianto kepada wartawan, Senin (30/3).
Sementara, pasien sembuh bertambah sembilan orang.
"Total yang sembuh menjadi 75 orang," imbuh Yurianto.
Yurianto mengatakan, wilayah terbanyak penderita COVID-19 masih didominasi di Jakarta.
"Ada penambahan pasien menjadi 698 pasien. Disusul Jawa Barat sebanyak 180 pasien, Banten 128, Jawa Timur 91, Jawa Tengah 81, Bali 19 dan Yogyakarta 18," jelas Yurianto. (Knu)
Baca Juga:
Jika Karantina Wilayah, Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan Kebutuhan Pokok
