Impor Beras dari Vietnam Cederai Swasembada Pangan
Jumat, 16 Oktober 2015 -
MerahPutih Bisnis - Rencana pemerintah mengimpor beras 1 juta ton beras dari Vietnam menuai kritik. Sebab, keputusan tersebut bertentangan dengan sikap awal pemerintah yang menyatakan tidak akan mengimpor beras.
Pengamat ekonomi Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Berly Martawardaya menilai langkah pemerintah kurang taktis. Sebab, di awal tegas menyatakan tidak akan melakukan impor.
"Niatnya bagus tapi kurang bisa memperhatikan dengan baik bagaimana psikologi pasar," kata staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia itu kepada merahputih.com di kantor Indef, jalan Batu Merah No 45, Pejaten Timur, Jakarta Selatan, Jumat (16/10).
Lebih lanjut Berly menyatakan untuk mencapai swasembada pangan tidak bisa cepat, tapi butuh proses.
"Pemerintah harus pelan-pelan enggak bisa kayak gitu, untuk mencapai swasembada pangan kan butuh waktu 2-3 tahun. Butuh irigasi, bibit baru dll," jelas Berly. Menurutnya, pemerintah harus menjaga stabilitas harga, tapi opsi untuk impor tetap dibuka.
Terkait rencana impor 1,5 juta ton beras dari Vietnam, Berly berpendapat pemerintah harus memiliki data produksi padi yang akurat.
"Pemerintah harus punya data yang jelas dulu dong. Datanya saja belum jelas. Berapa produksi setiap tahun. Di mana saja daerah yang kelebihan atau kekurangan stok. Kalau ada daerah yang kelebihan stok bisa dibawa ke daerah lain yang kekurangan. Dan, kalau mendesak bisa impor. Maka itu data harus akurat," tuturnya.
Pada awal Juli 2015, BPS mengumumkan secara resmi bahwa angka ramalan (Aram) pertama produksi padi 2015 mencapai 75,55 juta juta ton gabah kering giling (GKG). Namun, pemerintah akhirnya memutuskan tetap akan mengimpor beras 1,5 juta ton demi memenuhi kebutuhan stok pangan.
Sementara Direktur Eksekutif Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung di Jakarta, Kamis (15/10) lalu menyatakan BI menyambut baik rencana pemerintah melakukan impor beras. Menurutnya El Nino akan berdampak pada kekeringan sehingga produksi padi akan terganggu sehingga kebijakan untuk impor beras sudah tepat.
Ketersedian stok beras menjadi perhatian Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo. Mantan Menteri Keuangan ini sempat secara khusus mewaspadai ketersediaan pangan dan distribusinya. Pasalnya, kedua faktor itu akan mempengaruhi harga pangan sehingga bisa menjadi pemacu utama inflasi.
Padahal saat ini pemerintah sedang menjaga saya beli masyarakat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Dalam banyak kasus, pemerintah daerah tak mampu menjaga harga pangan, apalagi menjelang Ramadan. (rfd)
BACA JUGA:
- Pemerintah Siapkan Beras Impor dari Vietnam dan Thailand
- Pejabat Kemendag Belum Tahu Rencana Impor Beras
- Komisi IV: Belum Ada Izin Impor Beras
- Harga Beras Naik, Kemendag Cuek
- Jokowi: Jangan Impor Beras!
