Ikrar Nusa Bhakti Ibaratkan Jokowi Bunuh Demokrasi RI Mirip Hitler di Jerman

MerahPutih.com - Ketua Dewan Pakar Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (F-PDR), Prof Ikrar Nusa Bhakti mengamini gerakan reformasi 1998 sudah berhasil mengubah watak rezim otoriter ke sistem demokrasi. Namun, dia menyesalkan pasca-reformasi presiden yang terpilih secara demokratis justru menjadi pembunuh demokrasi.

“Kita tidak memprsiapkan diri bahwa seorang presiden yang terpilih dengan cara-cara demokratis itu bisa menjadi orang yang membunuh demokrasi Indonesia itu sendiri,” kata Ikrar di Sekretariat F-PDR, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/4).

Baca juga:

Bahlil Yakin Jokowi-Megawati 'Connect', Pertemuan Tinggal Tunggu Waktu

Ikrar mengatakan pengkhianatan terhadap demokrasi tidak hanya dilakukan oleh Adolf Hitler di Jerman. Namun terjadi juga di Indonesia di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sebelumnya terpilih menjadi kepala negara lewat pemilu yang demokratis.

"Ini terjadi bukan hanya di Jerman pada masa Hitler tapi itu juga terjadi pada masa Joko Widodo," ungkap Ikrar, mengibaratkan apa yang menurutnya tengah terjadi di tanah air.

Baca juga:

Singgung Etika Presiden, Ini Isi Surat Amicus Curiae Megawati ke MK

Tidak hanya mengkhianati demokrasi, menurut Ikrar, Jokowi juga mengkhianati PDIP yang telah membesarkan namanya di panggung politik Tanah Air.

“Kita juga tidak menyangka bahwa orang yang didukung oleh sebuah partai politik itu kemudian menjadi orang yang mengkhianati partainya sendiri dan juga mengkhianati masa depan demokrasi Indonedia bahkan mengkhianati bangsa dan negara,” imbuh mantan Dubes RI untuk Tunisia itu.

Oleh sebab itu, Ikrar menegaskan gerakan memperbaiki demokrasi jangan sampai mati apapun keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Piplres 2024. “Kenapa demikian? Karena kerusakan-keruskan yang ada pada pemilu 2024 jangan sampai kemudian dibiarkan,” ujarnya.

Baca juga:

Dicecar Hotman Paris, Romo Magnis Jelaskan Filosofis Sebut Presiden Seperti Pencuri

Gerakan mengawal demoktasi, lanjut Ikrar, juga penting supaya presiden terpilih pada Pilpres 2024 tidak mengulangi abuse of power sebagaimana dilakukan oleh Jokowi.

“Sebab kalau itu terjadi boleh dikatakan tidak akan ada titik terang dalam demokrasi Indonesia mendatang dan ini yang rugi anda-anda yang sebagaian besar masih muda dan juga anak cucu kita semua,” tutup Ikrar. (Pon)

Baca juga:

Jadi Ahli Kubu 03, Romo Magnis Singgung Presiden Berlaku Seperti Bos Mafia