Merahputih Hukum - Donal Fariz, Koordinator Divisi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) mengarakan pihaknya mendesak Presiden Republik Indonesia untuk mereshuffle Kejaksaan Agung. Pasalnya, posisi penegakkan hukum rentan sekali ditunggangi oleh kepentingan politik.
"Posisi yang rawan untuk dijadikan kepentingan politik yakni sektor posisi Kejaksaan Agung dan Kemhukum dan Ham. Biasanya orang yang memangku jabatan dari partai politik yang ditakutkan disini adanya kepentingan partai terlibat," ujar Donal dalam diskusi Polemik Reshuffle Datang Parpol Tegang, di kawasan TIM, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11).
Donal menambahkan yang ditakutkan disini adalah mereka yang menjabat sebagai kejaksaan agung berlatar belakang partai politik. Hal ini perlu diantispasi oleh pemerintah agar tidak terjadi gesekan atau dimanfaatkan partai politik (parpol) untuk saling menyerang.
"Jadi yang saya tangkap seperti ini, apabila pihak penegak umum menjerat pelaku korupsi dari kubu oposisi, nantinya akan dimanfaatkan oleh kubu yang seberangan berkesempatan untuk menyerang kubu tersebut," jelasnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, apabila Pak Presiden ingin mereshuffle di sektor penegakkan hukum, sebaiknya mengambil dari orang yang netral.
"Jadi menurut saya posisi yang sangat cocok untuk menjabat sebagai kejaksaan agung harus diambil dari orang netral. Bagi kami agar tidak dimanfaat oleh sejumlah orang untuk kepentingan Parpol," Tegasnya. (Abi)
Baca Juga: