Gubernur Dedi Sentil Bupati Indramayu Lucky Hakim Liburan ke Jepang di Periode Lebaran
Senin, 07 April 2025 -
MerahPutih.com - Bupati Indramayu Lucky Hakim menjadi sorotan masyarakat setelah foto-fotonya berlibur di Jepang saat Lebaran viral di media sosial.
Kontroversi muncul karena perjalanan ini dilakukan tanpa mendapatkan izin dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi maupun Kementerian Dalam Negeri.
Hal ini semakin memicu perdebatan, mengingat ada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri yang melarang para kepala daerah untuk melakukan perjalanan ke luar negeri selama periode Lebaran.
Foto-foto Lucky Hakim yang diambil saat berlibur di Jepang menjadi perbincangan hangat di media sosial, termasuk di akun TikTok Gubernur Dedi Mulyadi.
Baca juga:
Dalam postingan tersebut, Lucky tampak bersenang-senang di berbagai lokasi wisata sambil menandai akun agen perjalanan @japantour.id.
Tindakan ini langsung memicu reaksi dari Dedi Mulyadi, yang memberikan sindiran pedas terkait unggahan tersebut.
Reaksi Dedi menunjukkan ketidakpuasan terhadap cara Lucky mempromosikan perjalanan tersebut, menambah kontroversi di balik momen liburan yang seharusnya menyenangkan.
Dedi mengucapkan, "Selamat berlibur, Pak Lucky Hakim. Jika nanti Anda berencana ke Jepang lagi, jangan lupa untuk memberi kabar sebelumnya, ya,” tulis Dedi dalam unggahannya dikutip Senin (7/4).
Dedi menegaskan bahwa foto-foto tersebut benar diambil saat Lucky Hakim berada di Jepang.
Namun, ia menambahkan bahwa tidak ada surat permohonan izin yang diterima baik dari pihaknya maupun dari Kementerian Dalam Negeri.
"Bukan hanya surat, pesan WhatsApp pun tidak ada. Saya pernah mencoba bertanya melalui WA, tetapi tidak ada balasan," jelasnya.
Sementara itu, Lucky Hakim mengakui bahwa dirinya bepergian ke Jepang pada masa libur Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah.
Ia berangkat setelah menggelar open house di Pendopo Kantor Bupati Indramayu. Pada hari pertama Lebaran, dirinya tetap melaksanakan kegiatan sebagai kepala daerah, termasuk menyambut warga dan melakukan patroli.
Dia bakal menghadap orang nomor satu di Jawa Barat dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menjelaskan kegiatan pelesiran tersebut. (Knu)
