MerahPutih.com - Ketua Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional (Munas) Ke-XI Partai Golkar Adies Kadir mengatakan bahwa penunjukan Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Etika ditentukan oleh Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar.
"Jadi ketua umum tentunya akan menentukan siapa yang akan menjadi dewan pembina, siapa yang menjadi dewan kehormatan, siapa yang menjadi dewan etik mungkin juga ketua harian dan sekretaris," kata Adies di Munas Golkar ke-XI Tahun 2024 di JCC, Jakarta, Rabu (21/8).
Isu yang berkembang bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengisi posisi Dewan Pembina Golkar. Adies tegaskan, penetapan jabatan Dewan Pembina kewenangan ketum.
"Wewenang ketum terpilih," terangnya.
Politikus Partai Golkar, Ali Mochtar Ngabalin menyampaikan, ada permintaan kader di daerah agar Presiden Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar.
Baca juga:
Pesan Ical untuk Ketum Golkar Terkait Keputusan MK Ubah Syarat Ambang Batas Pilkada
Ngabalin menyebut permintaan itu mengemuka bersamaan dengan penunjukan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar Periode 2024-2029.
"Di forum ini juga sekarang, yang aspirasi sedang terus berkembang dan baik dari daerah-daerah yang ada di forum Munas ini adalah meminta kesediaan Bapak Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar untuk 2024-2029," ujar Ngabalin dalam acara Munas XI Partai Golkar di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (20/8). (Asp).