MerahPutih.com - Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi mengatakan, M. Qodari bersama rekan-rekanya yang tergabung dalam Sekretariat Nasional Komunitas Jok-Pro (Jokowi Prabowo) 2024 secara frontal melawan konstitusi.
Komunitas Jokpro 2024 dibentuk atas dasar dukungan terhadap Jokowi dan Prabowo Subianto untuk maju dalam pilpres 2024. Padahal, amanah konstitusi Indonesia mengatur masa jabatan Presiden dibatasi maksimal dua periode.
Baca Juga:
Jokpro Beberkan Alasan Dukung Duet Jokowi-Prabowo di Pilpres 2024
"Pendukung presiden sibuk dengan tiga periode, yang menarik konstelasi bagaimana hukum berantakan. Itu Qodari dengan komplotannya secara frontal melawan konstitusi," kata Adhie dalam diskusi daring, Minggu, (20/6).
Eks Juru Bicara Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini menilai, Qodari bersama Seknas Jokpro 2024 telah membuat kegaduhan dan keonaran dengan gagasannya tersebut. "Seharusnya polisi segera menangkap mereka tidak perlu menunggu delik," ujarnya.
Adhie menegaskan, Qodari bersama Seknas Jokpro juga telah membuat masyarakat bingung dengan gagasan menduetkan Jokowi-Prabowo di pilpres 2024. "Karena membuat onar disitusi pandemi dan bikin ricuh, bikin masyarakat bingung kemudian secara eksplisit juga melawan konstitusi, karena konstitusi minta (Presiden) dua periode," kata Adhie.
Sebelumnya Qodari menjelaskan alasan pihaknya menduetkan Jokowi-Prabowo untuk meminimalisir polarisasi di tengah masyarakat. Pasalnya, pasangan Jokowi-Prabowo diyakini tak akan memiliki rival apabila berkoalisi di Pilpres 2024.
"Kalau ini (Jokowi-Prabowo) gabung, saya percaya akan 1 (pasang) calon saja. Lawan kotak kosong," Qodari di Sekretariat Nasional Komunitas Jokpro di kawasan Mampang, Jakarta, Sabtu (19/6).
Menurut Qodari Pilpres 2014 dan 2019 menjadi pelajaran penting agar masyarakat tidak kembali terbelah di 2024. Ia meyakini jika Jokowi-Prabowo bergabung, maka Indonesia akan aman.
Baca Juga:
[Hoaks atau Fakta]: Presiden Jokowi Makan Codot Panggang
"Supaya gak terjadi polarisasi ekstrem, maka Jokowi-Prabowo gabung aja. Cebong dan kampret gabung. Lawan kotak kosong insyallah polarisasi akan turun. Akan aman damai dan lancar," ujarnya.
Meski demikian, Qodari menyadari memang wacana ini mengundang polemik. Dalam UUD 1945 jabatan Presiden dibatasi hanya dua periode. Artinya supaya Jokowi bisa maju di Pilpres 2024 maka perlu dilakukan amandemen UUD 1945. (Pon)