Merahputih.com - Fraksi Partai Gerindra meminta pemerintah agar memberi bantuan kepada masyarakat terdampak PPKM darurat. Sebab, banyak masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hariannya.
Memberikan bantuan kepada mereka yang terdampak sungguh menjadi penting. Alasannya, supaya ketaatan mereka kepada PPKM darurat ini tidak terganggu oleh ketidaktersediaan bahan pangan di keluarganya.
"Sehingga dapur tetap ngebul," ujar Ketua Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani dalam keterangannya, Sabtu (17/7).
Baca Juga:
KPK Ingatkan Penyaluran Bansos PPKM Darurat Harus Transparan dan Akuntabel
Menurutnya, mereka yang paling terdampak akibat kebijakan ini rata-rata adalah pedagang kaki lima, pedagang di pasar tradisional, warung-warung makan yang buka sampai malam, kedai-kedai kopi, buruh lepas, supir angkot, tukang ojek, pegawai kontrak atau honor dan UMKM serta sektor informal lainnya.
"Bantuan yang akan diberikan untuk mereka akan memberi arti besar bagi ketaatan mereka dalam mentaati PPKM darurat," jelas Muzani.
Memang ada perbedaan ketika pemerintah menerapkan kebijakan PSBB dahulu dengan PPKM darurat sekarang. Ketika PSBB, pemerintah menyalurkan bantuan berupa sembako dan uang tunai kepada masyarakat terdampak secara ekonomi.
Sehingga daya beli mereka tertopang, meskipun kesulitan ekonomi juga dirasakan. Namun dalam PPKM darurat ini, ada suasana yang berbeda karena kebutuhan keluarga yang mendesak di satu sisi dan upaya mencegah penyebaran COVID-19 di sisi lain.
"Pendekatan dan komunikasi juga kadang terjadi masalah di lapangan, inilah yang kemudian sering disalahpahami dari kebijakan PPKM darurat ini," beber Wakil Ketua MPR itu.
Bagi orang-orang yang bergantung dari penghasilan harian, kalau persoalannya pada pemenuhan kebutuhan keluarga, maka akan menjadi dilema. "Maka sekali lagi, bantuan yang didistribusikan untuk mereka menjadi hal yang perlu," imbuh Muzani.
Partai Gerindra akan terus membantu kerja-kerja pemerintah dalam menanggulangi pandemi corona ini. Termasuk kebijakan memperpanjang PPKM Darurat, karena hal itu adalah solusi atas masalah ini.
"Pandemi ini adalah musibah yang tentu tidak kita inginkan, maka kita perlu bersatu bersama-sama pemerintah memerangi COVID-19," tutup Muzani.
Baca Juga:
Selain Uang Tunai Rp 600 Ribu, Warga Terdampak PPKM Darurat Dapat Beras 10 Kg
Pemerintah telah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat hingga akhir Juli mendatang berdasarkan hasil rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Efendy pada Jumat (16/7). (Knu)