MerahPutih.com - Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah meminta majelis hakim membatalkan surat dakwaan terhadap dirinya. Ia juga memohon agar dibebaskan dari tahanan setelah putusan dibacakan.
Permohonan tersebut disampaikan Febrie saat membacakan nota pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (14/10).
Dalam pembelaannya, Febrie menilai surat dakwaan penuntut umum disusun secara tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak cermat. Atas dasar itu, ia meminta hakim membatalkan dakwaan atau setidak-tidaknya menyatakannya tidak dapat diterima.
“(Memohon agar hakim) menerima seluruh dalil-dalil dalam nota perlawanan Terdakwa dan advokat, menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara tidak jelas tidak lengkap dan tidak cermat, menyatakan untuk itu surat dakwaan Penuntut Umum harus dibatalkan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima, mengembalikan berkas perkara dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum, memerintahkan Jaksa Penuntut umum untuk mengeluarkan Terdakwa seketika setelah putusan ini dibacakan,” ujar Febrie.
Baca juga:
Jalani Sidang Perdana, Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Didakwa TPPU Rp 346,7 Miliar
Febrie Klaim Tak Pernah Meminta Jabatan Selama 30 Tahun Berkarier
Dalam nota pembelaannya, Febrie juga menyinggung perjalanan kariernya selama sekitar 30 tahun di Kejaksaan Agung (Kejagung). Ia mengklaim tidak pernah meminta jabatan sejak awal berkarier sebagai jaksa hingga menduduki posisi Jampidsus.
“Saya tidak pernah meminta jabatan dari awal mula saya sebagai jaksa hingga jabatan terakhir saya Jampidsus,” tuturnya.
Febrie turut menyatakan bahwa dirinya tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin selama berkarier.
Ia kemudian mengaitkan rekam jejak tersebut dengan penanganan sejumlah perkara tindak pidana korupsi berskala besar yang pernah ditanganinya.
Saya hanya memohon agar dipertimbangkan pula beberapa jabatan strategis yang sudah saya tempuh dengan baik dan penyelesaian penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi skala besar yang telah inkracht. Dan semuanya tidak ada masalah. Dan apa mungkin menjelang pensiun saya melakukan korupsi dan pencucian uang?
Febrie Adriansyah.
Pernyataan tersebut disampaikan Febrie sebagai bagian dari pembelaannya di hadapan majelis hakim.
Baca juga:
JPU Bongkar Modus Eks Jampidsus Febrie Samarkan Duit Haram, Bikin Kantor Advokat Sejak Masih Dirdik
Sembilan Perkara Korupsi yang Disinggung Febrie
Dalam pembelaannya, Febrie turut mengungkit sejumlah perkara tindak pidana korupsi yang pernah ditanganinya. Ia menyebut sembilan perkara beserta nilai kerugian negara, kerugian perekonomian negara, atau dampak kerugian lain sebagaimana tercantum dalam keterangannya.
Berikut daftar perkara yang disampaikan Febrie:
1. Tata Kelola Minyak Mentah dan Produk Kilang Pertamina
Febrie menyebut perkara tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 285,017 triliun.
2. Tata Niaga Komoditas Timah
Ia juga menyinggung perkara tata niaga komoditas timah dengan nilai kerugian negara sekitar Rp 300 triliun.
3. Fasilitas Ekspor CPO dan Turunannya
Dalam perkara fasilitas ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya, Febrie menyebut kerugian negara sekitar Rp 6,047 triliun serta kerugian perekonomian negara sekitar Rp 12,312 triliun.
4. Perkara PT Duta Palma Group
Febrie turut menyinggung perkara PT Duta Palma Group yang disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 4,798 triliun dan USD 7,85 juta. Selain itu, ia menyebut kerugian perekonomian sekitar Rp 73,92 triliun.
5. Pengadaan Pesawat Garuda Indonesia
Dalam perkara pengadaan pesawat Garuda Indonesia, Febrie menyebut nilai kerugian negara sebesar USD 609,81 juta atau Rp 8,819 triliun.
6. Penyediaan BTS 4G BAKTI Kominfo
Febrie juga mengungkit perkara penyediaan infrastruktur BTS 4G BAKTI Kominfo dengan nilai kerugian negara sekitar Rp 8,032 triliun.
7. Importasi Tekstil
Perkara importasi tekstil turut masuk dalam daftar yang disampaikannya. Febrie menyebut kerugian perekonomian negara dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp 1,646 triliun.
8. Importasi Garam Industri
Dalam perkara importasi garam industri, Febrie menyebut kerugian rumah tangga petani garam sebesar Rp 89,63 miliar. Ia juga menyampaikan taksiran hilangnya laba petani garam nasional sebesar Rp 5,31 triliun.
9. Dugaan Korupsi Tata Kelola Makan Bergizi Gratis
Febrie turut menyinggung kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan Badan Gizi Nasional. Nilai kerugian negara dalam perkara tersebut disebut mencapai sekitar Rp 10 triliun. (Knu)